Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
R. BAYU FERDIAN
ABSTRAK PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : R. Bayu Ferdian * ) Mohd. Din ?? M. Gaussyah ??? Dalam peradilan tindak pidana korupsi, “adanya” kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini masih saja terdapat polemik dalam peradilan perkara tindak pidana korupsi, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara” itu sendiri. Walaupun…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA AKTA PERJANJIAN YANG DIBUAT …
Helmi Abdul Azis
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA AKTA PERJANJIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Helmi Abdul Azis Dahlam Ali Suhaimi ABSTRAK Akta notaris sebagai akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITI…
BAKHTIAR
PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Bakhtiar* Dahlan** Muhammad Saleh*** ABSTRAK Salah satu upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika secara ilegal adalah melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Mayoritas tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadil…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDA…
RIZKI WAHYUDI
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Rizki Wahyudi M. Gaussyah Darmawan ABSTRAK Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI/Mahkamah) memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan amanat langsung UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN YANG BEKELANJUTAN DI ACEH
SYAHRUL
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN DI ACEH Syahrul Yanis Rinaldi** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberi wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin usaha perkebunan yang berada pada wilayah kabupaten/kota, sedangkan izin yang berada pada lintas kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah provinsi, dan yang berada pada lintas provinsi diberikan oleh menteri. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 156 izin usaha…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
Darwin
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Darwin Dahlan Mahdi Syahbandir ABSTRAK Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Pengaturan secara spesifik mengenai praperadilan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT RINGAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN B…
LISA ADE JUSTICIA
PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT RINGAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK (STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA(PERSERO), TBK KANTOR CABANG BANDA ACEH) Lisa Ade Justicia Darmawan Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengambil keuntungan (profit) dengan memanfaatkan dana simpan-pinjam dari masyarakat melalui bunga. Dengan tujuan bank terhindar dari risiko kerugian atas pinjaman dana juga memberi kepastian bagi bank terhadap keuntungan y…
- Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT (STUDI PERKARA NOMOR XXX/PDT.G/20…
MALAHAYATI
KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT (Studi Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh) Malahayati? Syahrizal Abbas?? Dahlan ??? ABSTRAK Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Masalah pokok penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kekuatan yuridis terhadap akta…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
ELAKSANAAN UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (SUATU KAJIAN TERHADAP P…
UMMUL KHAIRA
ABSTRAK Pasal 130 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Pasal 154 ayat (1) Reglement Voor de Buitendewesten (RBg) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyat…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya