Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MIE ACEH DI KOTA BANDA ACEH

T. Aldyan Saputra

Perlindungan konsumen terkait kehalalan produk menjadi isu krusial, terutama di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam. Salah satu sektor yang masih menghadapi tantangan adalah produksi mie Aceh di Kota Banda Aceh. Meskipun bahan-bahannya halal, praktik pengolahan yang kurang higienis berpotensi merusak kehalalan produk. Sesuai Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib mengajukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dipasarkan. …

PELANGGARAN TERHADAP ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS OLEH PENGGUNA JALAN (SU…

ADE HAIDIR

ABSTRAK ADE HAIDIR, 2018 Adi Hermansyah, S.H., M.H Pasal 106 ayat (4) huruf c UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Pasal 287 ayat (2) UULLAJ disebutkan bahwa sanksi bagi pelanggarnya adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-. Namun dalam praktiknya meskipun perbuatan tersebu…

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MENGGANDAKAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WI…

Medi Syahputra

Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggandakan Uang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,54),pp.,bibl., ABSTRAK Medi Syahputra, 2018 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, m…

PENERAPAN PIDANA DENDA BAGI ANAK YANG MENEROBOS LAMPU MERAH (SUATU PENELITIA…

Dhela Ramadhani

ABSTRAK PENERAPAN PIDANA DENDA BAGI ANAK YANG MENEROBOS LAMPU MERAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 62) pp., bibl., tabl., app RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwasannya “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah a…

TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOL…

Nur Akmalia

ABSTRAK Nur Akmalia 2019 Nurhafifah, S.H., M.H. Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN DI WAHANA PERMA…

Irhami

ABSTRAK Irhami, 2019 Mukhlis, S.H., M.Hum Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin yang disebutkan dalam huruf c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang deng…

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA PADA ETNIS ROHINGYA (…

FARDIAN MUHAMMAD ZAKY

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun pada faktanya, tindak pidana tersebut masih terjadi pada kasus penyelundupan etnis Rohingya di wilayah hukum Polresta Band…

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KATALISATOR MERKUR DALAM PENAMBANGAN EMAS…

MISNA RAHMI

ABSTRAK Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling bany…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR (SUATU…

ROSSA NOVIA

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertu…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS DI KAWASAN HUT…

RIZKY AULIA FITRI

ABSTRAK Rizky Aulia Fitri, 2018 M. Iqbal, S.H., M.H Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, huruf a menyebutkan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (sa…


    SERVICES DESK