STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENAN…
ABSTRAK
(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menyatakan, pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang persengketakan. Bawaslu …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITERI-01 BANDA ACEH NOMOR: 138-K/P…
Pasal 21 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan: “Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”. Di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2…
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM SISTEM …
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke 4, menerangkan maksud dari perlu dibuatnya suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang ancaman sanksi atau hukuman mengenai perbuatan, tingkah laku, serta perkataan-perkataan yang dianggap dapat merendahkan kehormatan pera…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/201…
ABSTRAK
RAHMAT FADLI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
2015 NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55), pp, bibl, app.
Nursiti, S.H., M.Hum
Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 447/PID.B/2012/PN-BNA mendakwa RS telah melakukan tindak pidana pencabulan (Pasal 289 KUHP) terhadap korban RH. Seharusnya dakwaan yang diajukan adalah perkosaan terhadap orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya,…
PENGAJUAN PENGAMPUAN DAN PENETAPAN SEBAGAI KURATOR (STUDI KASUS ATAS PERKARA …
M. Jafar, S.H., M.Hum. Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang dalam keadaan dungu, sakit otak (tidak waras), mata gelap, dan orang dewasa yang boros sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPdt. Salah satu kewenangan Pengadilan Negeri adalah menetapkan wali pengampu bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Pokok permasalahan studi kasus ini adalah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan analisis terhadap penetapan Pengadilan Neger…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR: 438/PID/B/201…
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya : …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/201…
ABSTRAK
YAYU SAFRINA, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/2013/PN.BNA
2016 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 89) pp, bibl, app.
(Dr. Dahlan Ali, S.H.,M.Hum.,M.Kn)
Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997Tentang Pengadilan Anak diatur mengenai proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum. Hakim dalam membuat putusannya harus mempertimbangkan ba…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANG…
ABSTRAK
HASFAR FUADI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMILIH CALON HAKIM AGUNG YANG DI USULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIKINDONESIA
(iv,72) pp., bibl.
AZHARI, S.H., M.Si
Undang-UndangDasar1945 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk “Mengajukan Calon Hakim Agung Kepada DPR” sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah dibatasi ole…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/…
ABSTRAK
ERNIFA
2014
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(v,57),pp.,bibl.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” Studi kasus Nomor 229/Pid.B/2013/P…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR: 255/PID.B/2010…
ABSTRAK
DESKY FERDYAN. STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 255/PID.B/2010/PN.BKL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,58) pp, bibl, app.
(Mukhlis, S.H., M.Hum.)
Dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2010/PN.BKL. Shodiq Mumtazum als Shodiq als Tayun Bin Gunadi terdakwa dalam kasus ini merupakan anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan …
