Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA …

JIHAN NABILAH

ABSTRAK JIHAN NABILAH, (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,tabl.,bibl. Nurhafifah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik. Namun realitanya Satla…

HUBUNGAN MANAJEMEN DIRI TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILA…

Ica Salwana

Hipertensi adalah suatu penyakit yang dapat menyebabkan tingkat mortalitas dan morbiditas tinggi, serta dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung dan organ lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengendalian tekanan darah, menghindari faktor risiko lainnya, dan menjalani manajemen diri sebagai upaya preventif dalam mencegah hipertensi dan penyakit lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan manajemen diri terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di…

PEMETAAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN PENYAKIT DAN KARAKTERIST…

AL AZHAR

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan suatu informasi dan data penunjang pembangunan kesehatan terutama mengenai penyakit yang tersebar di suatu wilayah, serta penyebab terjadinya suatu penyakit pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta karakteristik wilayah di…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

INVESTIGASI PATAHAN WILAYAH SUMATRA BAGIAN UTARA BERDASARKAN RELOKASI DAN MEK…

Arifullah

Patahan Sumatra merupakan sistem sesar menganan yang terbagi menjadi beberapa segmen. Riwayat gempa bumi di Sumatra bagian utara mengindikasikan adanya patahan sekunder dan segmentasi di utara maupun selatan Patahan Sumatra. Penelitian ini bertujuan mendeliniasi Patahan Sumatra dan patahan sekunder di Sumatra bagian utara berdasarkan data gempa lokal. Total 147 Dense Seismic Network telah dipasang di Sumatra bagian utara dimana 3693 gempa lokal terekam sejak Desember 2019 – Juni 2…

ANALISIS SEBARAN SUHU PERMUKAAN LAUT DAN KLOROFIL-A TERHADAP WILAYAH FISHING …

SAIFUL ANWAR

Penelitian ini mengenai Analisis Hubungan Suhu Permukaan Laut dan Klorofil-a Terhadap Wilayah Fishing Ground pada musim Barat di perairan Utara Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pengaruh nilai klorofil-a dan Suhu Permukaan Laut terhadap lokasi wilayah tangkapan atau fishing ground di perairan utara Aceh. Lokasi penelitian yaitu Laweng, Ulhele,Gugop, Balohan serta Iemuele. Data Suhu permukaan laut dan klorofil-a diperoleh melalui website resmi yang dapat diunggah secara publ…

PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KAITANNYA DENGAN …

RINA RIDARA

Pada Pasal 9 ayat (3) Qanun Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Namun pada praktiknya masih terlihat beberapa PKL yang berjualan diruang milik jalan seperti yang terdapat dibeberapa ruas jalan di Kota Idi Rayeuk sehingga akibatnya dapat menimbulkan masalah terhadap kete…

ANALISIS KERENTANAN PESISIR WILAYAH SABANG DI TINJAU DARI PARAMETER HIDRO-OSE…

Alma Alfatat

Telah dilakukan penelitian tentang indeks kerentanan pesisir di tinjau dari parameter hidro-oseonografi dengan studi khasusunya dilakukan di wilayah Pulau Sabang yang berlangsung dari bulan Januari hingga Juni 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menilai indeks kerentanan pesisir di wilayah Pulau Sabang berdasarkan parameter hidrooseonografi. Metode yang digunakan adalah Coastal Vulnerability Indeks (CVI) dengan lima variabel oseanografi yaitu kemiringan, salinitas, pasang surut, ken…

PENJATUHAN SANKSI ADAT PADA KASUS KHALWAT (MESUM) DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE

Salsabila

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 24 telah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dan Mahkamah Syar’iyah untuk penyelesaian jarimah khalwat, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (1) huruf d juga menyebutkan bahwa khalwat adalah salah satu perselisihan/sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Pidie, lembaga adat sangat berperan aktif…

PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN …

KARTIKA

Cagar Budaya yang tersebar di hampir sebagian besar di wilayah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh khususnya berada di Wilayah Kota Banda Aceh berada dalam kondisi yang memprihatinkan/tidak terurus dengan baik. Selain itu banyak Cagar Budaya yang rusak baik karena faktor alam maupun karena faktor manusia, hilang dan sisanya tidak terurus dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Pertama, untuk menjelaskan tantangan/permasalahan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Ko…


    SERVICES DESK