Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS…

Ronal Agusmi

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS PERUSAHAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ronal Agusmi * Husni** M. Gaussyah*** ABSTRAK Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Payung hukum yang mengakomodir pendaftaran perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP). Pasal 2 UUWDP terseb…

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIK…

Cut Miftahul Jannah

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Cut Miftahul Jannah* M. Adli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Ada beberapa kasus yang terjadi perihal pernikahan melalui media elektronik ini diantaranya yaitu tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta antara Ario Sutarto dan Nurdiani Harahap, kemudian 4 Desember 2006 antara Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarumawati di Amerika Serikat. Namun persoa…

WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH BARANG FURNITURE (PERABOT) PADA PRIORITAS GR…

NAMIRA NOVIA

Salah satu lembaga pembiayaan nonbank yaitu Prioritas Group yang menerapkan prinsip syariah dengan akad jual-beli murabahah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pelaksanaannya Prioritas Group dan debitur bersepakat dalam akad jual beli murabahah, namun terdapat banyak debitur yang …

PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14…

Farhan Maulana

ABSTRAK FARHAN MAULANA (2021) PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA TERHADAP PENINGKATAN TARAF KESEHATAN JIWA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,bibl. Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) disebutkan upaya preventif di lingkungan lembaga sebagaimana d…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA

SYAHZEVIANDA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA ABSTRAK Eksistensi dan relevansi pengaturan di bidang batas desa dipengaruhi oleh pengaturan tentang desa secara umum sebagai norma yang menjadi sumber dan perintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sampai dengan masa pemerintahan era otonomi daerah saat ini, belum adanya formulasi aturan konkrit yang mengatur secara tuntas terkait batas wilayah desa di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEME…

Herizal Fajri

ABSTRAK Kata Kunci: Tokoh Masyarakat, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini berjudul.” Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.” Latar Belakang Penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tanggapan perangkat desa sebagai tokoh masyarakat setelah diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Ba…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI TERHADAP PENERAPAN U…

M. Nur

PERLINDUNGAN KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan dan Peradilan Adat Gampong di Kota Langsa Provinsi Aceh) M. Nur Iman Jauhari Azhari ABSTRAK Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip harus dipersaksikan dan dipersulit, tujuannya untuk dapat melindungi perempuan. Setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, perceraian diluar pengadilan masih …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PEMAHAMAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENT…

Siti Nurbayani

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syia h Kuala Pengguna Media Sosial)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

CONCURSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT

T. Farid Arisyah

ABSTRAK T. Farid Arisyah, 2017 Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. Penjelasan angka 3, huruf e, KUHAP menyebutkan bahwa, “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Dalam hal terjadinya perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, maka penyelesaian perkaranya dilakukan secara …


    SERVICES DESK