Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Septian Prawira

ABSTRAK Septian Prawira, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Akan tetapi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Muji Dimarza Kesuma

ABSTRAK MUJI DIMARZAKESUMA, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69) pp., bibl. Dr. DAHLAN ALI, S.H., M.Hum Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan nya zaman muncul tindak pidana gratifikasi da…

TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH (SUATU PENELITIAN DI POLRESTA BANDA A…

Arief Munandar Putra

ABSTRAK Arief Munandar Putra, 2016 TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH (Suatu Penelitian di Polresta Banda aceh) Fakultas Hukum Univeritas Syiah Kuala (v,50)., pp., tabl., bibl. (Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn.) Penipuan undian berhadiah telah terbuki secara nyata dilakukan di Kota Banda Aceh yang diselidiki oleh pihak kepolisian Kota Banda Aceh. Mengenai pengaturan tindak pidana penipuan undian berhadiah di atur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatakan…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TNI…

Dedi Wijaya

Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,51),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Dedi Wijaya, 2017 Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan Diancam karena desersi, Militer, “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih la…

TINDAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA BERLATAR…

Wahyu Rizaldi

ABSTRAK WAHYU TINDAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RIZALDI PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA 2017 BERLATAR BELAKANG ALIRAN SESAT. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA. (iv, 62) pp., tabl., bibl., app. Dr. MOHD. DIN, S.H., M.H. Kewajiban pemasyarakatan diemban oleh Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka membina narapidana agar menjadi pribadi yang baik. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bin…

TINDAK PIDANA PELEMPARAN BUS OLEH ANAK SECARA DIVERSI

Yudha Fernando

Abstrak Yudha Fernando. 2017 TINDAK PIDANA PELEMPARAN BUS OLEH ANAK SECARA DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57) pp.,bibl.,tabl. Rizanizarli, S.H, M.H. Dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang siapa dengan sengaja melawan hak, membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang laindi hukum penjara selam…

TINDAK PIDANA (JARIMAH) MAISIR MENGGUNAKAN DOMINO DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH S…

Fitrah Ruri

ABSTRAK FITRAH RURI, 2017 (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram e…

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM TERHADAP TIN…

Endy Ronaldi

ABSTRAK Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk diberantas. Upaya pencegahan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Merujuk pada dasar hukum tersebut, pelaku tindak pidana narkotika diberikan sanksi hukuman yang berat. Namun realitanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (SUATU P…

Gandewa Pamungkas

ABSTRAK Gandewa Pamungkas, 2017 Nurhafifah, S.H., M.Hum. Buku II bab V Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan, menariknya kasus ini terjadi diruang lingkup keluarga dan pelaku kekerasan ini berjumlah dua orang dari korban yang melakukan kekerasan dengan kata lain anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua.…

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP…

Khairiah Nafisah

ABSTRAK (Nursiti, S.H., M.Hum.) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.” Pelaku dan korban KDRT bisa menimpa siapa saja tidak dibatasi strata sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Dominannya seorang suami melakukan KDRT …


    SERVICES DESK