TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
Tindak memodifikasi adalah suatu tindakan merubah bentuk kendaraan menjadi tidak seperti standarnya, dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji…
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL P…
Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP Pasal 338-350. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan - ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 1 angka 2.
Adapun tujuan penelitian ini adala…
SUATU KAJIAN TENTANG DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP KORBAN PER…
Menurut KUHP aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Aborsi diatur di dalam Pasal 299, 346, 347,348, dan 349. Tidak ada pengecualian terhadap aborsi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya di dalam Pasal 75 yang mengatur tentang : ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi. ayat (2) disebutkan larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan (a) indikasi kedaruratan medis dan (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyeba…
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LANGSA
ABSTRAK
IRHAM MAULANA,
2015
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LANGSA
FAKULTAS HUKUM UNSYIAH
(v,52). pp. table. bibl
MAHFUD, S.H, LL.M.
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seum…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKA…
ABSTRAK
Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasarkan atas asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). Namun dalam kenyataannya pada penyelesaian perkara pidana masih terdapat penyidik yang melanggar hak – hak korban seperti melakukan pemukulan dan penembakan. Sesuai Pasal 95 KUHAP, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perlakuan pemukulan dan penembakan yang dilakukan penyidik. Akan tetapi banyak korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak …
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI O…
CUT NILA SARI, PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 70), pp., tabl., bibl.
Riza Nizarli, S.H., M.H.
Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan p…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NO. 47/ Pid.B/2011/PN.…
ABSTRAK
WAHYU ANGGARA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NOMOR :
2014 47/Pid.B/2011/PN.SAB TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,50) pp, bibl, app.
Dr. Mohd Din, S.H., M.H.
Ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila tidak terpenuhinya semua rumusan unsur suatu tindak pidana dalam putusan pemidanaan, maka akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Dalam putusan hakim pengadilan negeri …
Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Ka…
ABSTRAK
FAKHRULLAH, Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika
2013 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)
Fakultas Hukum Unsyiah
(vi, 64) pp., tabl., bibl.
Nursiti, S.H., M.Hum.
Disparitas pidana di dalam sistem pemidanaan, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan, bagi …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.B/2012/PN-LGS TENTANG PUTUSAN TIN…
Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( UU Narkotika) menentukan bahwa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam putusan Nomor 06/Pid.B/2012/PN-LGS, majelis hakim Pengadilan Negeri Lan…
pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Studi tentang kontrol dan reh…
ABSTRAK
Lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah yang dibentuk untuk membina dan merehabilitasi anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum serta pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk mempersiapkan individu-individu yang direhabilitasi agar siap ketika selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan serta mencegah individu tersebut untuk mengulangi lagi kesalahannya. Oleh karena itu dibutuh…
