PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH KEJAK…
ABSTRAK
RATIH FERANI, PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG 2014 MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 51) pp., tabl., bibl.
(Ainal Hadi, S.H., M.Hum)
Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Namun d…
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI
ABSTRAK
MULIANI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS
2014 TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Unsyiah Syiah Kuala
(iv, 64) pp, bibl.
(RIZANIZARLI, S.H.,M.H)
Kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan. Dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Indonesia tidak hanya menggunakan instrumen nasional seperti pada Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR 14/PID.B/200…
ABSTRAK
NURUL AKLA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON No. 14/Pid.B/2005/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp., tbl, bibl., app
NURSITI, S.H., M.HUM
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap orang atau makar mati yang disebut moord (pembunuhan berencana), yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu: “Barang siapa sengaja dan direncanakan terlebih dahulu meram…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER BANDA ACEH NO. 07-K/PM.I-01/A…
Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam putusan Nomor 07-K/PM.I-01/AD/I/2013 majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan dasar hukum yang belum sesuai terhadap fakta-fakta di persidangan, seharusnya majelis Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto Pasal 56 KUHP. Putusan Hakim terhadap terdakwa 1 relatif rendah,
seharusnya terdakwa 1 mendapatkan vonis yang lebih berat, mengingat terdakwa 1 adalah residivi…
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGAD…
ABSTRAK
LILI FITRIANI : TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU
2014 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( V,50) pp., tabl., bibl.,
( Mukhlis, SH, M. Hum)
Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan
bahwa “Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang
kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata
uang atau uang ke…
TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
Tindak memodifikasi adalah suatu tindakan merubah bentuk kendaraan menjadi tidak seperti standarnya, dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji…
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL P…
Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP Pasal 338-350. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan - ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 1 angka 2.
Adapun tujuan penelitian ini adala…
SUATU KAJIAN TENTANG DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP KORBAN PER…
Menurut KUHP aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Aborsi diatur di dalam Pasal 299, 346, 347,348, dan 349. Tidak ada pengecualian terhadap aborsi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya di dalam Pasal 75 yang mengatur tentang : ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi. ayat (2) disebutkan larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan (a) indikasi kedaruratan medis dan (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyeba…
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LANGSA
ABSTRAK
IRHAM MAULANA,
2015
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LANGSA
FAKULTAS HUKUM UNSYIAH
(v,52). pp. table. bibl
MAHFUD, S.H, LL.M.
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seum…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKA…
ABSTRAK
Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasarkan atas asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). Namun dalam kenyataannya pada penyelesaian perkara pidana masih terdapat penyidik yang melanggar hak – hak korban seperti melakukan pemukulan dan penembakan. Sesuai Pasal 95 KUHAP, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perlakuan pemukulan dan penembakan yang dilakukan penyidik. Akan tetapi banyak korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak …
