Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN …

KHAIRON NISA

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak-hak narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan Remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hak bagi setiap narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya terdapat pembatasan dalam pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapi…

DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR 62/PID.B/2023/PN.BIR DAN PUTUSAN NOM…

Ayda Fitria

Pertimbangan Hakim yang teliti, baik dan cermat menjadi aspek penting dalam pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Namun, dalam pratik masih…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JARIMAH MENJUAL KHAMAR (SUATU PENELITIAN DI WI…

Khairki Rama Sunia

Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam sebagaimana diatur dalam UU No.44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 yang telah dicabut dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk jarimah menjual khamar diatur pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini tidak hanya melarang konsumsi khamar tetapi juga memperluas larangan ke aktivitas produksi, penjualan, hingga penyimpanan. Meskipun aturan ini sudah tegas, tetapi pa…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA KORBAN DALAM …

Syahrial Putra

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka korban merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Pasal Mengenai penyelidikan tindak pindana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian t…

PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SU…

MIFTAHUL SYIFA

Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya yang relevan untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis, di mana surat permintaan harus mencantumkan secara tegas tujuan dari pemeriksaan, apakah itu untuk memeriksa luka, mayat, atau untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis yang dapat mendukung proses penyelidikan dan pembuktian t…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DALAM HUBUNGAN KERJA (SUATU PENELITIAN WILAYAH…

CHALISA AMILA

Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena jabatan, pekerjaan, atau karena mendapatkan imbalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun bagi pelaku penggelapan dengan pemberatan. Tetapi dalam praktiknya, penggelapan karena jabatan, pekerjaan atau karena mendapatkan imbalan masih terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini untuk me…

TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH (SUATU…

PUTRI NABILA

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Walaupun ancaman hukuman termasuk berat, namun kenyataannya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih masih saja terjadi. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pe…

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN D…

MUHAMMAD HAIKAL

Penipuan dapat dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama yang disebut sebagai penyertaan. KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu/ martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat …

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI B…

M. Fathin Ambia Jumitara

ABSTRAK M. FATHIN AMBIA JUMITARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 65), pp.,tabl.,bibl. (2025) M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pi…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN…

Taufik Hidayat

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020) Taufik Hidayat* Dahlan** Darwawan*** ABSTRAK Dalam sektor konstruksi, tindak pidana dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan, kasus hukum yang melibatkan penyedia…


    SERVICES DESK