Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUATU PENELITIAN…

ERIKA RIZKY SARMAWATI

Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak m…

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONI…

JANUAR RAMADHANA

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini adalah un…

TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA (SUATU P…

RAHMAT MAULANA

Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih ditemukan kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penulisan skri…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.…

MUHAMMAD RIVANDI AGUSTIAN

ABSTRAK Muhammad Rivandi Agustian,2021 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.SIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN PTPN III KEBUN BANGUN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77),pp,bibl,app. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 155/Daf.Pid.C/2016/PN Sim dengan terdakwa Marsan Sidauruk yang melakukan pencurian kelapa sawit di perkebunan milik PTPN III Kebun Bangun dan…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BECAK BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

ASHABULYAMIN

Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperol…

TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …

RIDHA ADITYA RIVALDI

ABSTRAK Ridha Aditya Rivaldi, (2021) TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 60) pp.,bibl,.tabl Ainal Hadi, S.H., M.Hum.. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan …

PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WI…

FITRIA RAMADHANI LUBIS

ABSTRAK Fitria Ramadhani Lubis, 2021 PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Ainal Hadi , S.H., M.Hum. Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Surat Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana per…

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI WILA…

SHERLY ANANDA PUTRI

ABSTRAK SHERLY ANANDA PUTRI 2021 TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bibl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan …

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PANGAN TANPA MEMILIKI IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

LUTHFA RAIHAN

Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Namun pada kenyataannya peredaran pangan tanpa…


    SERVICES DESK