PENGARUH SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TE…
ABSTRAK
FAISAL,
2015 PENGARUH SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP RESIDIVIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(v,53), pp, bibl, app.
(.M.Iqbal, S.H., M.H.)
Ketentuan Pidana Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman…
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM SISTEM …
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke 4, menerangkan maksud dari perlu dibuatnya suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang ancaman sanksi atau hukuman mengenai perbuatan, tingkah laku, serta perkataan-perkataan yang dianggap dapat merendahkan kehormatan pera…
ANALISIS KALIMAT DAN EJAAN DALAM NASKAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Penelit ian ini berjudul “Analisis Kalimat dan Ejaan dalam Naskah Putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh”. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan
berupa: (1) bagaimanakah karakteristik bahasa hukum; (2) bagaimanakah
keefektifan kalimat; dan (3) bagaimanakah penggunaan ejaan dalam naskah putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi
karakteristik bahasa hukum, menganalisis keefektifan kalimat, dan menganalisis
kesalahan pemakaian ejaan. Sumber dat…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/201…
ABSTRAK
RAHMAT FADLI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
2015 NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55), pp, bibl, app.
Nursiti, S.H., M.Hum
Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 447/PID.B/2012/PN-BNA mendakwa RS telah melakukan tindak pidana pencabulan (Pasal 289 KUHP) terhadap korban RH. Seharusnya dakwaan yang diajukan adalah perkosaan terhadap orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya,…
PENGAJUAN PENGAMPUAN DAN PENETAPAN SEBAGAI KURATOR (STUDI KASUS ATAS PERKARA …
M. Jafar, S.H., M.Hum. Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang dalam keadaan dungu, sakit otak (tidak waras), mata gelap, dan orang dewasa yang boros sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPdt. Salah satu kewenangan Pengadilan Negeri adalah menetapkan wali pengampu bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Pokok permasalahan studi kasus ini adalah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan analisis terhadap penetapan Pengadilan Neger…
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (SUATU PEN…
ABSTRAK
KHAIRUNNISA; EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
2014 (Suatu Penelitian pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 70), pp, tabl, bibl
(Yusri, S.H., M.H)
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, menjelaskan apabila debitur ingkar janji (dalam pelunasan kredit dengan objek hak tanggungan), kreditur berhak melakukan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR: 438/PID/B/201…
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya : …
PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 240 UNDANG-UNDA…
ABSTRAK
ARDIKNA PELANI. Pa, PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,53), pp., tabl, bibl
NURHAFIFAH, S.H., M.Hum
Pasal 240 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapat pertolongan dan perawatan da…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/…
ABSTRAK
ERNIFA
2014
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(v,57),pp.,bibl.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” Studi kasus Nomor 229/Pid.B/2013/P…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR: 255/PID.B/2010…
ABSTRAK
DESKY FERDYAN. STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 255/PID.B/2010/PN.BKL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,58) pp, bibl, app.
(Mukhlis, S.H., M.Hum.)
Dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2010/PN.BKL. Shodiq Mumtazum als Shodiq als Tayun Bin Gunadi terdakwa dalam kasus ini merupakan anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan …
