Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM…

M. Fadhil Ferdika

ABSTRAK M. FADHIL FERDIKA ( 2023) TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 55 ), pp.,tabl.,bibl.,app. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mengggunakan nama palsu atau sifat palsu atau ti…

WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA LISAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI…

Azmy Sahara Sitorus

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kbj Tergugat adalah Asben Malau melakukan wanprestasi hutang piutang yang dibuat secara lisan dengan jaminan bilyet giro. Penggugat beberapa kali melakukan somasi, namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan penggugat dengan alasan tidak melakukan somasi sebagaimana diatur sesuai Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 1238, Pasal 12…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA A…

KHAIRIL ANWAR R

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,69) pp., app., bibl. ABSTRAK KHAIRIL ANWAR RAMADHAN 2019 (Nursiti S.H., M.Hum.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang membedakan bagaimana mengadili anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dalam undang-und…

PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA…

Nanda Ayyasy Shalihah

ABSTRAK NANDA AYYASY SHALIHAH, (2022) PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66) pp.,bibl.,tabl,app (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penj…

KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…

Yunni Efrina Caniago

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TE…

IKHLASUL AMAL

IKHLASUL AMAL, 2022 ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG, MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57,) pp.,bibl., Dr. Ida Keumala Jeumpa,SH.,M.H. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr, menetapkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D U…

TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGAD…

EL FARISY

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengatakan tindak pidana membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya seperti pekerjaan, pertanian, dan benda pusaka yang mendapatkan izin sesuai undang-undang, dan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut adalah 10 tahun penjara, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdapat 5 kasus tindak pidana membawa sejata taja…

PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKA…

RAFFI AKBAR

ABSTRAK RAFFI AKBAR PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG (2022) YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54) pp.,bibl.,tabl.,app Dr. Ida Keumala Jeumpa,S.H., M.H. Tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan tercantum dalam KUHP Bab XV Pasal 304 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan seng…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN DOMPU NOMOR 58/PID.SUS/2018/PN DPU TENTANG PER…

MUHAAJIRIIN

Terdakwa Supriati merupakan pelaku perdagangan orang yang melakukan perbuatannya dengan cara memalsukan dokumen guna mengurusi paspor para korban dan melakukannya secara bersama-sama atau berkelompok. Namun dalam dakwaan dan vonis hukuman dikenakan Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), sedangkan unsur delik pemalsuan berkas dan bertindak melakukan kejahatan secara bersama-sama tidak dihiraukan sebagai unsur yang da…


    SERVICES DESK