PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS…
ABSTRAK
Nafa Faradina,
(2025)
PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
NOMOR 168/Pid.Sus/2023/PT. PLK)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,54) pp., bibl., app.
( Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)
Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,
sehingga anak memerlukan perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Perkara
pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PT.Plk merupaka…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUAT…
Fenomena penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur di Banda Aceh menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum efektif. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan perlindungan hak anak namun kerap dianggap memberikan celah bagi anak pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum. Masalah ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang dapat menumbuhkan kesadaran …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ME…
Tindak pidana pencemaran nama baiik melalui elekteronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Di era digital sekarang, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik masih terus…
TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENG…
ABSTRAK
REZA REZEKI
YANDA
2022
TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,56), pp., bibl., tabl
NURHAFIFAH,SH.,M.Hum
Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362
KUHP yang menjelaskan bahwa Barang siapa yang mengambil barang sesuatu,
atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
memiliki secara melawan hukum diancam karena…
TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…
ABSTRAK
M. JUANDA
2024
(Anta Rini Utami, S.H., M.H.)
Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan. Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat di Indonesia, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan dikandang atau tempat menggembala. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus mengenai pencurian hewan terna…
GEDUNG PENGADILAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TEMA : ARSITEKTUR SIMBO…
Secara umum gedung pengadilan diutamakan bagi pihak yang
merasa kurang puas atas keputusan pengadilan Tingkat Pertama degan
meminta peninjauan kembali / banding sehingga dihasilkan suatu etetapan
hukum yang benar - benar sesuai dengan UU Sedangkan lingkup kegiatan
pada gedung pengadilan tinggi ini secara ganis besar meliputi kegiatan
Secara umum gedung pengadilan tinggi ini kegiatan pengelolaan pelayanan
jasa dan sebaga inya
Berdasarkan permasalahan yang ada selama in…
TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT KARENA KELALAIAN MEN…
ABSTRAK
Rifka Devial Sukma,
(2018)
Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor
Roda Empat Karena Kelalaian Mengakibatkan
Orang Lain Meninggal Dunia (Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)
(vi, 61),pp.,bibl.,tabl.,
Nurhafifah, S.H, M.Hum
Kelalaian (kealpaan) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda
empat menyebabkan orang lain mati merupakan kejahatan dan dapat dipidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tenta…
