Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN FASILITAS UMUM (SUATU P…

ADINDA ZULAIKA

Pasal 378 KUHP menyebutkan, bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. namun pada kenyataannya masih terdapat hukuman yang …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…

Arief kamansyah

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…

ANALISIS PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PET…

Srinita

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; (1) pengaruh produksi, kualitas dan harga beras serta ongkos angkut terhadap pengadaan beras dalam negeri; (2) pengaruh pengadaan beras dalam negeri terhadap pendapatan petani di Kabupaten Aceh Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data seri selama 15 tahun yang bersumber dari kantor/instansi pemerintah yang terkait. Untuk menguji hipotesis, digunakan model …

ANALISIS DAMPAK KETERLAMBATAN PENGADAAN TANAH DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI TERH…

I Made Bayu Anggara

Jalan Tol Sigli–Banda Aceh adalah jaringan jalan sepanjang 74,2 km yang dibangun untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kecamatan Padang Tiji hingga Kecamatan Baitussalam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pemerintah terlambat dalam pengadaan tanah, sehingga PT. Hutama Karya (Persero) selaku konsesionaris pelaksanaan konstruksi jalan tol terkendala pada sejumlah lokasi. Keterlambatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi ini dapat menimbulkan dampak terhadap …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TAN…

RAHMAT FARHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK _ ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rahmat Farhan1, Suhaimi2, Teuku Muttaqin Mansur3 ABSTRAK Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum …

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

PENGARUH KETERLAMBATAN PROSES PENGADAAN TANAH TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA PRO…

M. Arif Nugraha

Proyek Strategis Nasional adalah proyek atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Aceh sedang dilaksanakan sekaligus dua Jaringan Irigasi yang totalnya akan mengairi area seluas 21.570 hektar. Pembangunan Jaringan Irigasi di Lhok Guci yang akan mengairi area seluas 18.542 hektar dan pemba…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG MENGUASAI TANAH TANPA SERTIFIK…

Muhammad Antoni

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan. Namun pada prakteknya yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh penerapan asas-asas tersebut masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahui hingga saat ini belum adanya kesepakatan deng…

PROSEDUR PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN GENSET MESJID PADA DINAS ENER…

CUT SAJJA RATUDAR

  • FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SYISH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK