Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEDUDUKAN KAMERA SIRKUIT TELEVISI TERTUTUP SEBAGAI ALAT BUKTI ALAM TINDAK PID…
WAFIQ AR RAHMAN
Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Pada saat ini CCTV banyak digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana khususnya pencurian. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kedudukan kamera CCTV tidak diatur dalam KUHAP …
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (SUATU PENE…
RAJA NOVAN ILHAM KABIR
ABSTRAK TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (Suatu Penelitian di Wilayah PT. PLN UP3 Sigli) (vi, 69) pp.,bibl.,tabl Nurhafifah, S.H., M.Hum. Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur tentang setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT OLEH MAS…
NANDA SHAVA WIDANA
ABSTRAK Nanda Shava Widana, 2022 Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Aceh Barat Daya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 73) pp,bibl. Tarmizi, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pedoman tentang penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan umum diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN PEMBERATA…
MUHAMMAD RIFKI FADHIL
Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 1 sampai dengan ke 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, pada waktu terjadi kebakaran, dilakukan lebih dari satu orang dan objek atau barang yang dicuri merupakan hewan ternak. Namun walaupun KUHP sudah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pencurian deng…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/202…
Nurul Hasanah
Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/Pn.Sglhakim tidak mempertimbangkanLitmasdari Pembimbing Kemasyarakatanyang mengakibatkan putusan batal demi hukum danpenjatuhan sanksi bagi anak belum sesuai dengan tujuan hukum serta hakimmengaba…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SAWIT DI PERKEBUNAN PT…
SUCI AMALIA
Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” meskipun telah diancam dengan pidana namun kenyataannya tindak pidana pencurian kelapa sawit masih terjadi di wilayah perkebunan PT. Mopoli Raya. Tujuan penulisan …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.…
MUHAMMAD RIVANDI AGUSTIAN
ABSTRAK Muhammad Rivandi Agustian,2021 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.SIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN PTPN III KEBUN BANGUN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77),pp,bibl,app. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 155/Daf.Pid.C/2016/PN Sim dengan terdakwa Marsan Sidauruk yang melakukan pencurian kelapa sawit di perkebunan milik PTPN III Kebun Bangun dan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WI…
FITRIA RAMADHANI LUBIS
ABSTRAK Fitria Ramadhani Lubis, 2021 PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Ainal Hadi , S.H., M.Hum. Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Surat Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana per…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUAT…
Maulina Is Sukma
ABSTRAK Maulina Is Sukma, 2020 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pengulangan tindak pidana atau residivis diatur dalam pasal 486 hingga 488 KUHP. Residivis sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP. Namun dalam praktik di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh masih terdapat banyak anak yang melakukan pengulangan tindak pi…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN …
Agustia Pratiwi
ABSTRAK Agustia Pratiwi, PERAN BALAI PEMASYARAKATAN 2017 DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 66). pp., tabl., bibl, app Tarmizi, SH., M.Hum Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa B…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya