Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

PENGELOLAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEME…

Ulfa Nisatul Akmalia

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti musik dan lagu diatur dalam Pasal 87-93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) dan pengaturannya dioptimalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP Nomor 56 Tahun 2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memuat secara rinci tentang LMKN. Kewenanga…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA PEN…

FARREL MAULANA

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) mengatur hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta yaitu setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dan membayar royalti. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada, termasuk PP Nomor 56 Tahun 2021, mengatur tentang tata cara pembayaran royalti oleh pengguna karya termasuk lembaga penyiaran yang dihimpun oleh Lembaga manajemen kolektif (LMK) & Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yan…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAYARAN …

RACHMA TANIA DHARMAWAN

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditegaskan bahwa “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.” Pada praktiknya, di Kota Banda Aceh terdapat badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan …

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS ANDROID UNTUK PEMBAYARAN PAJAK…

MUHAMMAD AUFA RIZKI RAMADHAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Namun, implementasi layanan pembayaran PKB di Provinsi Aceh masih menghadapi sejumlah kendala, seperti antrean panjang, keterbatasan akses, dan kurangnya informasi yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi pembayaran PKB berbasis Android dengan pendekatan Human-Centered Design (H…

TANGGUNG JAWAB BAND LOKAL UNTUK PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN…

ZAYYAN JABRAH

Royalti dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Akan tetapi, di kota Banda Aceh masih ditemukan pihak Band Lokal yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab Band Lokal dalam membayarkan roya…

PENGARUH KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN ULANG APLIKASI PEM…

M. NAUFAL IKRAM

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kegunaan dan kemudahan terhadap minat menggunakan ulang aplikasi pembayaran digital Action Mobile Bank Aceh, dengan kepuasan sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 130 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden menggunakan teknik purposive …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE YANG DIR…

SAYID ALI ZAHIR

Pasal 6 huruf a dan b Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur hak-hak pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan yang disepakati dan hak mendapatkan perlindungan hukum apabila mendapatkan itikad tidak baik dari konsumen. Pembayaran pada transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui metode COD (Cash On Delivery), yaitu metode yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran secara tunai pada saat pesanan diterima. Dalam kasusnya, pelak…

PENGARUH PEMBAYARAN DIGITAL, SUKU BUNGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS RATE) DAN INFL…

YULIA

ABSTRAK Judul : Pengaruh Pembayaran Digital, Suku Bunga Penjamin Simpanan (Lps Rate) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Penulis : Yulia NIM : 2001101010146 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Prof. Dr. Suriani, S.E., M.Si Konsentrasi : Ekonomi Moneter Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembayaran digital, suku bunga penjamin simpanan (LPS rate), dan inflasi memengaruhi pertumbuhan ekono…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA APLIKAS…

Riska Devi

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks pembayaran digital, ketentuan ini menjadi dasar konstruksi dan perlindungan hukum terhadap maraknya kerugian yang timbul dari penggunaan e-wallet seperti DANA terkait risiko kebocoran data pribadi, transaksi ilegal dan ketidakjelasan mekanisme pemberian pembay…


    SERVICES DESK