STANDAR SANITASI PRODUK PENGEMASAN SKINCARE SHARE IN JAR DIKAITKAN DENGAN HAK…
Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, juncto Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang menetapkan bahwa setiap pengemasan skincare harus mematuhi sanitasi. Namun dalam praktiknya, pengemasan ulang produk ke dalam ben…
PERLINDUNGAN KONSUMEN MINYAK GORENG CURAH TANPA LABEL DI PASAR TRADISIONAL (…
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mewajibkan produsen, pengemas, dan pelaku usaha memperdagangkan minyak goreng sawit dalam kemasan guna men…
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG LEVEL N5 PADA LPK HAB…
Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang mengalami peningkatan minat signifikan di Indonesia. Namun, masih terbatasnya media pembelajaran bahasa Jepang level N5 yang terstruktur, interaktif, dan berbahasa Indonesia menjadi kendala bagi pelajar pemula. Penelitian ini bertujuan untuk merancang
dan membangun sebuah sistem informasi pembelajaran bahasa Jepang level N5 berbasis web bagi pelajar pemula di Indonesia, khususnya untuk mendukung persiapan ujian Japanese Language Proficienc…
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA PEN…
Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) mengatur hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta yaitu setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dan membayar royalti. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada, termasuk PP Nomor 56 Tahun 2021, mengatur tentang tata cara pembayaran royalti oleh pengguna karya termasuk lembaga penyiaran yang dihimpun oleh Lembaga manajemen kolektif (LMK) & Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yan…
SUATU STUDI TENTANG BERAT HIDUP, BERAT KARKAS DAN PRODUKSI SAMPINGAN DAR…
Penelitian yang berjudul, suatu studi ten ang berat hidup. berat karkas dan produksi sampingan dari ternak comba yang dipotong pada Rumah Potong Hewan Kota Medan telah dilaksanaka selama satu bulan mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 13 September 2005. Penelitian ini dilakukan pada domba jantan dan betina yang dikelompokkan menurut umur (1-2. 2-3 dan 3-4 tahun) dan menurut kondisi badan (gemuk, sedang dan kurus).
Penelitian ini dil…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1251/PID/2020/PT M…
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam …
