Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLIKASI BATASAN USIA ANAK TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAH…

NUR AZIZAH

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia minimal pernikahan dari yang sebelumnya perempuan berusia 16 tahun menjadi berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan meminta permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar’iyah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan penulisan skripsi in…

DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (SUATU PENELITIAN DI W…

RIAN SUPRIADI

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi direvisi kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat (1) terkait umur minimal perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun disamakan dengan laki-laki dengan tujuan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur di…

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN MAHK…

Muhammad Nizar

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) atau dapat pula diajukan oleh istri (cerai gugat) dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR …

SITI MARJANI SALSABIILA

Pada Putusan Tingkat Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutus bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini terdapat permasalahan berupa majelis hakim banding tidak sungguh-sungguh memperhatikan serta menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan adanya disparitas pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar’iyah Jantho, Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untutk menganalisis kek…

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN P…

Maman Supriadi

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Maman Supriadi Darmawan Teuku Muttaqin Mansur Abstrak Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu g…

ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR …

MIFTAHUL AL AHYAR

ABSTRAK Miftahul Al Ahyar, 2021 ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala ( viii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H., M.H., M.kn Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) menyatakan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Dalam ra…

TINDAK PIDANA (JARIMAH) MAISIR MENGGUNAKAN DOMINO DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH S…

Fitrah Ruri

ABSTRAK FITRAH RURI, 2017 (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram e…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 20/PDT.G/2014/MS-SGI TEN…

MUHAMMAD ZUBIR

ABSTRAK MUHAMMAD ZUBIR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 20/Pdt.G/2014/MS-Sgi TENTANG PENGASUHAN ANAK 2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,50) pp., bibl., app. AZHARI, S.H., MCL, M.A. Dalam hal pengasuhan anak sering kali para wali memperebutkan hak asuh terhadap anak yang telah meninggal kedua orang tuanya. Salah satunya kasus yang terjadi antara Yuslina sebagai Penggugat dan Saudah sebagai Ter…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG DILAKSANAKAN DALAM WILAYAH …

Fanny Mayanda

Menurut pasal 175 ayat 1 sub d Kompilasi Hukum Islam kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Namun kenyataannya di Banda Aceh maupun di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, masih ada yang tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sehingga menjadi sengketa warisan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pembagian warisan, …


    SERVICES DESK