TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DARAT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU …
i
2014
ABSTRAK
AJIZAH, TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DARAT TERHADAP
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG BIAYA PENGOBATANNYA
MELEBIHI SANTUNAN PT JASA
RAHARJA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 56)., pp., bibl.,tabl
( Teuku Ahmad Yani., S.H., M.Hum )
Pengaturan hukum pengangkutan darat yaitu Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009). Pengangkut
bertanggung jawab terhadap korba…
AKSES PEREMPUAN KORBAN TSUNAMI TERHADAP HAK PEWARISAN DAN PERWALIAN KASUS DI …
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan 1) Membahas akses perempuan korban tsunami terhadap hak pewarisan dan perwalian, 2) Membahas pendekatan pengarusutmaan gender bagi perempuan korban tsunami dalam mengakses hak pewarisan dan perwalian. Metode Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan naratif. Penentuan responden dengan teknik Purposive Sampling.Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terbuka dan trianggulasi data terhadap dokumen, laporan penelitia…
KAJIAN NORMATIF TENTANG HAK KORBAN PEMERKOSAAN ATAS RESTITUSI BERDASARKAN QAN…
Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana yang sangat merugikan korban dengan diaturnya restitusi dalam Qanun Jinayat diharapkan dapat meringankan beban korban akan tetapi pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat tidak dibarengi oleh kompensasi dimana kompensasi sebagai pelengkap restitusi seperti halnya Pasal 1 Angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindunga…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERA…
ABSTRAK
MUHAMMAD IKHSAN, PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERAKAN HEWAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,57) pp.,bibl.,tabl.
AINAL HADI, S.H., M.HUM
Pasal 234 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menyebutkan bahwa “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh…
RESILIENSI PADA REMAJA LAKI-LAKI KORBAN KONFLIKDI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMMAR…
Resiliensi pada Remaja Laki-laki Korban Konflik di Lembaga Pendidikan Islam
Markaz Al Ishlah Al-Aziziyah, Lueng Bata
Sammy Khalifa
ABSTRAK
Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh sejak tahun 1989 hingga akhir 2004 telah menyebabkan banyak masyarakat Aceh menjadi korban konflik, di antaranya adalah remaja. Remaja memiliki potensi mengalami PTSD, depresi, dan gangguan kecemasan pasca peristiwa konflik yang dialaminya. Namun bagi sebagian remaja korban konflik yang menjadi santri di LP…
SUATU KAJIAN TENTANG DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP KORBAN PER…
Menurut KUHP aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Aborsi diatur di dalam Pasal 299, 346, 347,348, dan 349. Tidak ada pengecualian terhadap aborsi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya di dalam Pasal 75 yang mengatur tentang : ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi. ayat (2) disebutkan larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan (a) indikasi kedaruratan medis dan (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyeba…
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Ko…
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 98,menyatakan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Namun dalam kenyataannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana terhadap korban penganiaya…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKA…
ABSTRAK
Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasarkan atas asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). Namun dalam kenyataannya pada penyelesaian perkara pidana masih terdapat penyidik yang melanggar hak – hak korban seperti melakukan pemukulan dan penembakan. Sesuai Pasal 95 KUHAP, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perlakuan pemukulan dan penembakan yang dilakukan penyidik. Akan tetapi banyak korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak …
