Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH INFORMATIF DAN HIBURAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN YANG DIMEDIASI O…

Jansabil

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja di antara informatif, hiburan dan kepercayaan merek yang mempengaruhi keputusan pembelian Kopi Kenangan secara signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan jumlah sampel sebanyak 160 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informatif, hiburan dan kepercayaan merek mampu mendorong keputusan pembelian Kopi Kenangan secara signifikan. Namun, di antara ketiga variabel terse…

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KESADARAN MERE…

RISKA AMELIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kesadaran merek terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh nilai yang dirasakan pada pasien Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari …

PENGARUH KUALITAS LAYANAN DIGITAL TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH IND…

ANNISSA FASHA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas layanan digital terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Banda Aceh dengan kepuasan nasabah sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 112 nasabah pengguna layanan digital BSI. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuali…

STANDAR SANITASI PRODUK PENGEMASAN SKINCARE SHARE IN JAR DIKAITKAN DENGAN HAK…

MUTIA AFIFAH SARAGIH

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, juncto Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang menetapkan bahwa setiap pengemasan skincare harus mematuhi sanitasi. Namun dalam praktiknya, pengemasan ulang produk ke dalam ben…

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PALSU BERMEREK ARC’TERY…

Della Fitria

Saat ini diketahui maraknya peredaran produk palsu bermerek Arc’teryx di Indonesia melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk palsu tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, te…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS PENCABUTA…

RAIHAN FAUHIZA

ABSTRAK Raihan Fauhiza 2026 PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS PENCABUTAN IZIN EDAR PRODUK OLEH BPOM (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 58) pp., bibl., ill., tabl., T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan. Namun, dalam praktiknya …

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI TIK…

Hanifa

Perkembangan perdangangan digital melalui TikTok Shop mempermudah peredaran produk kosmetik, namun juga meningkatkan risiko beredarnya kosmetik tanpa izin edar BPOM. Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf i yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih ditemukan penjualan kosmetik ilegal me…

PERLINDUNGAN KONSUMEN MINYAK GORENG CURAH TANPA LABEL DI PASAR TRADISIONAL (…

Karina Kurnia Wati Nasution

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mewajibkan produsen, pengemas, dan pelaku usaha memperdagangkan minyak goreng sawit dalam kemasan guna men…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERAS OPLOSAN (SUATU PENELITIAN DI KABUP…

MUHAMMAD AL BAIHAKI

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam prakteknya ternyata terdapat kasus pelaku usaha yang menjual beras oplosan di Kabupaten Pidie, hal ini sangat bertentangan dengan pasal diatas karena pelaku usah…

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGEMBALIAN BARANG OLEH K…

Siti Farul Balqis

Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas barang yang telah diserahkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan Pasal 5 huruf b UUPK mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam setiap transaksi termasuk dalam proses pengembalian barang. Namun, dalam pelaksanaannya pe…


    SERVICES DESK