PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PENARIKAN KENDARAAN OLEH PERUSAHAAN …
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia telah mengalami pergeseran makna, di mana eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur keberatan atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Tetapi pada praktiknya, tindakan penarikan unit kendaraan di lapangan masih ada yang dilakukan secara paksa oleh pihak ketiga yaitu debt collector.
Tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan me…
PERUBAHAN PREFERENSI PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI AKIBAT PENGENALAN KENDARAAN …
Transportasi merupakan kebutuhan penting di wilayah perkotaan Indonesia, termasuk Banda Aceh, di mana pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi meningkatkan mobilitas, sementara masyarakat khususnya di Kecamatan Jaya Baru masih didominasi menggunakan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil karena dinilai lebih nyaman, cepat, dan fleksibel, sehingga memicu kemacetan, kecelakaan, dan peningkatan emisi karbon. Kondisi ini menimbulkan isu lingkungan serius, tercermin dari meningkatnya emisi …
- Program study Teknik Sipil Fakultas Teknik Unyiah, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP KENDARAAN DI PERBATASAN ACEH-SUMATERA UTARA …
ABSTRAK
Pasal 368 ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Berdasarkan observasi ditemukan beberapa praktik tindak pidana p…
PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MEG…
Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana suatu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, yang secara fundamental mengandung prinsip mengikat dan memaksa untuk dipenuhi. Selanjutnya Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan mengenai konsekuensi hukum apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur apabila Debitur diketahui lalai dalam memenuhi kewajibannya. PT Mega Central Finance Sy…
