Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP KENDARAAN DI PERBATASAN ACEH-SUMATERA UTARA …

suci rizki

ABSTRAK Pasal 368 ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Berdasarkan observasi ditemukan beberapa praktik tindak pidana p…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MEG…

MANISA ANGGRAINI

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana suatu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, yang secara fundamental mengandung prinsip mengikat dan memaksa untuk dipenuhi. Selanjutnya Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan mengenai konsekuensi hukum apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur apabila Debitur diketahui lalai dalam memenuhi kewajibannya. PT Mega Central Finance Sy…

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS ANDROID UNTUK PEMBAYARAN PAJAK…

MUHAMMAD AUFA RIZKI RAMADHAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Namun, implementasi layanan pembayaran PKB di Provinsi Aceh masih menghadapi sejumlah kendala, seperti antrean panjang, keterbatasan akses, dan kurangnya informasi yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi pembayaran PKB berbasis Android dengan pendekatan Human-Centered Design (H…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JASA USAHA CUCI KENDARAAN (SUATU PE…

Ayi Oureel Adinda

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha diantaranya berktikad baik, memberikan informasi, menjamin mutu barang maupun jasa, memberi jaminan dan/atau garansi kepada konsumen, dan melakukan ganti kerugian akibat barang dan/atau jasa yang mengalami kerusakan atau cacat. Namun, dalam kenyataannya pelaku usaha sering tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang, seb…

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKA…

Muhammad Ghaisan Pasha

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh. Pengumpulan sampel menggunakan teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang menggunakan Skala Likert sebagai alat uk…

KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN PERLINDU…

VERI GUNAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong korban pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie dan upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban pencurian kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer di peroleh melalui penelitian lapangan den…

PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAA…

M. RIFKY ADI PRADANA

ABSTRAK M. Rifky Adi Pradana (2023) PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59) pp.,bibl.,tabl,app Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena se…

IMPLEMENTASI YOLOV9, ORIENTED BOUNDING BOX, DAN TESSERACT OPTICAL CHARACTER R…

Fachri Rozan

Automatic Plate Number Recognition (APNR) merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan mengenali informasi pada pelat nomor kendaraan secara otomatis. Di Indonesia, pelat nomor kendaraan tidak hanya menunjukkan identitas kendaraan, tetapi juga informasi penting seperti asal wilayah dan masa berlaku, yang seringkali memiliki variasi desain, warna, dan orientasi. Penelitian ini mengembangkan sistem APNR berbasis FlaskAPI dengan integrasi tiga komponen utama, yaitu deteksi pelat menggun…

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KE…

Riesma Yuliafina

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta menguji peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik peng…

ANALISIS DAMPAK KEBISINGAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA ( STUDI KASUS JALAN T…

Kamaruzzaman

Bising merupakan salah satu efek negatif yang dirasakan masyarakat akibat bunyi yang ditimbulkan oleh kendaraan di Jalan raya, kebisingan kendaraan bermotor semakin terasa dengan meningkat pertumbuhan volume lalu lintas di jalan raya Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh volume lalu lintas terhadap tingkat kebisingan pada Daerah Aman Bising (DAB), Daerah Moderat Bising (DMD) dan Daerah Resiko Bising (DRB). Pengukuran kebisingan dan volume l…


    SERVICES DESK