PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN KARYAWAN PADA USAHA KAFE…
Dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kerja sering tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak masing-masing pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JASA SPA HOME SERVICE (SUATU PENELITIA…
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pelaku usaha tidak menepati pesanan, waktu penyelesaian, dan janji pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut Dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang tidak menepati pesanan maupun janji pelayanan dan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi k…
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JASA JOKI (PEMAIN BAYARAN) PADA GAME MOBILE LEGEN…
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam praktiknya yang terjadi dilapangan sering sekali terdapat salah satu pihak melakukan wanprestasi dengan mengabaikan kesepakatan yang sudah ditentukan.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jasa joki game mobile legends, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanpre…
PELAKSANAAN PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/A…
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur baru dalam sistem pajak daerah yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Kota Banda Aceh, ketentuan mengenai PBJT diatur lebih lanjut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, yang menetapkan batasan nilai penjualan Rp60.000.000 per tahun sebagai kriteria wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masi…
PENGARUH PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN JASA BIMBINGAN TES/BIMBINGAN STUDI…
ABSTRAK
Promosi memegang peranan yang sangat penting dalam pemasaran jasa kepada konsumen, termasuk jasa pendidikan. Melalui promosi diharapkan akan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan kepada calon peserta didik, sehingga mereka tertarik untuk memanfaatkan layanan jasa pendidikan yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap volume penjualan jasa bimbingan tes/bimbingan studi pada IMA Banda Aceh, dan Pengumpulan data…
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2007
- Baca Selengkapnya
