Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (SUATU…
Mardiyah
KEWENANGAN KEJAKSAAN DA LAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Mardiyah Dahlan Azhari ABSTRAK Perkawinan dapat di batalkan jika syarat-syarat tidak terpenuhi saat melangsungkan perkawinan. Pembatalan iru berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan dapat diajukan oleh salah satu dari pasangan yang bersangkutan, atau pun anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas. Selam itu, jaksa sebagaimana diatur…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN…
Webby Aditya
EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN JINAYAH KHALWAT DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG Webby Aditya Dahlan ** Suhaimi*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku jarimah khalwat dan Pasal ini di harapkan mampu menekan angka pelaku perbuatan jinayah tersebut, namun kenyataannya jumlah pelaku jarimah khalwat terus meningkat sebagaimana yang terjadi diwilayah hukum Kota…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TING…
Muhamad Gempa Awaljon Putra
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH Muhammad Gempa Awaljon Putra* Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh terdapat berbagai capaian…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI BERMAIN POLA DI TK IT AZKIA CAD…
ADELFA YURIANSA
ABSTRAK Yuriansa, Adelfa. 2019. Mengembangkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Bermain Pola di TK IT AZKIA Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Amsal Amri, M.Pd (2) Dra. Yuhasriati, M.Pd Kata Kunci : Kemampuan Kognitif, Bermain Pola, Anak Usia Dini Kemampuan kognitif yang harus dimiliki anak usia 5-6 tahun anak sudah mampu memec…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT (STUDI PERKARA NOMOR XXX/PDT.G/20…
MALAHAYATI
KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT (Studi Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh) Malahayati? Syahrizal Abbas?? Dahlan ??? ABSTRAK Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Masalah pokok penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kekuatan yuridis terhadap akta…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
ELAKSANAAN UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (SUATU KAJIAN TERHADAP P…
UMMUL KHAIRA
ABSTRAK Pasal 130 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Pasal 154 ayat (1) Reglement Voor de Buitendewesten (RBg) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyat…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZI…
Evan Munandar
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara s…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN JAJANAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG MENG…
ENI SURIATI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN JAJANAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KECAMATAN INGIN JAYA DAN DARUSSALAM ACEH BESAR Eni Suriati 1 Darmawan 2 Teuku Muttaqin Mansur 3 ABSTRAK Makanan jajanan anak sekolah adalah makanan berupa jajanan yang dijual di sekitar sekolah dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Anak yang membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan tersebut merupakan konsumen dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 1 (1) Und…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya