Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) P…

MUHAMMAD FIRDAUS

ABSTRAK Muhammad Firdaus 2018 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) PORNO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65), pp., bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H.) Ketentuan larangan peredaran VCD porno diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarka…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PENARIKAN KENDARAAN OLEH PERUSAHAAN …

Safwa Mutia Rahma

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia telah mengalami pergeseran makna, di mana eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur keberatan atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Tetapi pada praktiknya, tindakan penarikan unit kendaraan di lapangan masih ada yang dilakukan secara paksa oleh pihak ketiga yaitu debt collector. Tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan me…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBERANGKATAN HAJI DAN…

Asyiffa

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana penipuan khus…

ANALISIS SEMIOTIKA MAKNA KEKUASAAN DAN KEADILAN HUKUM PADA NOVEL

DHAFIRA MUMTAZA

Novel tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai media representasi realitas sosial yang mampu menyampaikan pesan, nilai, serta kritik terhadap fenomena kekuasaan dan keadilan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan Novel “Teruslah Bodoh Jangan Pintar” karya Tere Liye yang menceritakan tentang sebuah perusahaan tambang besar, apakah perusahaan tersebut tetap boleh melanjutkan usaha pertambangannya atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaim…

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DARI KETIDAKSESUAIAN KUALITAS BARANG…

Dhia Shalshabilla

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (3) konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Namun, dalam praktik transaksi yang dilakukuan melalui aplikasi TikTok, terjadi ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima, dan kendala pengajuan komplain, sehingga merugikan konsumen. Tujuan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab dan lingkup perlindungan hukum yang seharusnya diterima kons…

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI…

HUMAIRAH SARO ANANDA

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan bentuk *self-victimizing victim*, yaitu pelaku yang sekaligus menjadi korban sehingga memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata pendekatan pemidanaan. Penerapan pendekatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, implementasi *restorative justice* di Polres Gayo Lues masih meng…

KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA SIBER DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIB…

T.Ricki Fadlianshah

Pasal 40A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif. Hal ini berarti pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, beretika, produktif dan berkeadilan. Akan tetapi dalam implementasinya ruang digital atau cyberspace belum sepenuhny…

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SURROGATE TANDA TANGAN OLEH NOTARIS DALAM AKTA AUTENT…

Balqis Farsuna

Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan dari tanda tangan dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dikenal dengan Surrogate. Salah 1 (satu) peristiwa penggunaan Surrogate dalam akta autentik dapat dilihat dal…

TUJUAN HUKUM TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM BUKU KHUSU…

Ayu Fitria

Akta di bawah tangan merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa berhadapan dengan pejabat umum. Dalam praktik kenotariatan, Akta di bawah tangan dapat memperoleh legalitas administratif berupa kepastian tanggal melalui proses waarmerking, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus oleh notaris. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesalahpahaman dalam masya…

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA MINUTA AKTA DAN…

Mawaddatul Rahmah

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Dalam salinan akta yang diterima, terdapat penambahan dan pengurangan klausula secara sepihak yang tidak pernah disepakati oleh para pihak. Perubahan itu bahkan tanpa pros…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK