Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SO…

PRAWIRA YUDHA

ABSTRAK Prawira Yudha, 2017 (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud d…

PENENTUAN LOCUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDI…

aldi kurniadi maada

ABSTRAK Aldi Kurniadi Mada, 2016 Mahfud, S.H., LLM. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media online, …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOS…

Yudi Amriyanto

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK YUDI AMRIYANTO PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 2020 MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,52),pp.tabl,bibl., Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE J.o Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa " Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memb…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Arisna

ABSTRAK . PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Darussalam – Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v. 64.) pp., tabl., bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar diselesaikan melalui Hukum Adat berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Huruf (q) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan melibatk…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI APLIKASI TIKTOK (S…

RISMA YULIA PUTRI

Media sosial telah menjadi ruang interaksi publik yang rentan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di Kepolisian Daerah Aceh masih ditemukan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial TikTok. Penelitian ini bertu…

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN (SUATU PENELITI…

Muhammad Haris

ABSTRAK Muhammad Haris, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KA…

Ir. SULASNAWAN

ABSTRAK SULASNAWAN, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING/ILLEGAL FISHING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh)” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 82), pp., tabl., bibl. MUKHLIS, S.H., M.Hum. Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan …

PENERAPAN PIDANA SUBSIDAIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TAN…

REZKY KURNIAWAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya Di dalam Pasal 93 disebutkan setiap …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (SUATU PENELI…

KARMINSYAH

ABSTRAK KARMINSYAH, 2023 TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala vi,52 (pp.,tabl.,bibl) Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denga…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUK…

DALILLA NADIFA

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)…


    SERVICES DESK