Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT…

TI NUR ZAIDA

menentukan bahwa penyidik adalah 1. Atasan yang Berhak Menghukum, 2. Polisi Militer, 3. Oditur. Serta pada ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus dalam tindak…

DINAMIKA STRUKTUR KOMUNITAS FITOPLANKTON BERDASARKAN STRATIFIKASI KEDALAMAN D…

VERA KURNIA SALSABILA

Danau Aneuk Laot merupakan sumber mata air tawar utama bagi penduduk Kota Sabang. Banyaknya macam aktivitas penduduk disekitar danau menyebabkan berbagai macam masalah seperti kualitas air dan organisme yang mendiami perairan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jenis-jenis dan struktur komunitas fitoplankton berdasarkan stratifikasi kedalaman serta keterkaitan kualitas air dengan kelimpahan fitoplankton di Danau Aneuk Laot. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021…

KEBIASAAN MAKAN LOBSTER AIR TAWAR (CHERAX QUADRICARINATUS) DI DANAU LAUT TAWA…

AGNELI TARINA

Lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) merupakan salah satu spesies yang hidup menempati sela-sela bebatuan pada dasar perairan berlumpur. Danau Laut Tawar di Aceh Tengah dengan luas 5.740,10 Ha memiliki sumber daya perikanan lobster air tawar yang sengaja dimasukkan sebagai organisme invasif yang dapat memanfaatkan bahan organik pada dasar danau. Studi kebiasaan makan terhadap organisme akuatik di alam berperan penting dalam usaha budidaya organisme tersebut, terutama aspek pakan. Peneli…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI LEMBAH GUNUNG SEULA…

MUHAMMAD HABIL FAHADI

ABSTRAK MUHAMMAD HABIL FAHADI, 2023 (Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.) Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Namun kenyataannya masih terdapat kejadian pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Lembah Gunung Seulawah. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui faktor penyebab t…

PERBANDINGAN HASIL TANGKAPAN BUBU GALON DAN BUBU WAU DI PERAIRAN DANAU LUT TA…

Anggi Maimun

ABSTRAK Danau Lut Tawar merupakan danau multifungsi yang dimanfaatkan oleh nelayan setempat, salah satunya adalah digunakan sebagai pemanfaatan dalam kegiatan perikanan. Nelayan di danau Lut Tawar memiliki beberapa jenis bubu yang dioperasikan, seperti bubu wau, bubu galon, bubu lobster dan bubu udang, pada setiap jenis bubu memiliki hasil tangkapan berupa beberapa jenis spesies yang berbeda. Masyarakat nelayan menggunakan alat tangkap bubu wau di danau Lut Tawar lebih banyak dibanding…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…

MUNAWAR

ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…

PENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN TERHADAP AGEN ASURANSI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUA…

Nabila Umaira

Penuntutan dan pembuktian tindak pidana dalam Pasal 143 Ayat (1) Jo Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Dan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”…

TINDAK PIDANA KARANTINA TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK MELALUI…

MUHAMMAD NOFAL

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa setiap orang yang: memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal; memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/…

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN STATUS KORBAN PADA KASUS REVENGE PORN …

Andri Agustian

Indonesia belum mempunyai payung hukum terkait perlindungan korban revenge porn yang belum cukup kuat, pengaturan tentang perbuatan revenge porn saat ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, Namun pasal tersebut te…

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TIMBANGAN PLASTIK DI TEMPAT USAHA (SUATU PENELITIAN …

ADLULLA KAMAL

ABSTRAK Adlulla Kamal, 2023 TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TIMBANGAN PLASTIK DI TEMPAT USAHA (Suatu Penelitian di Pasar Inpres Kabupaten Simeulue) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,61),pp.,tabl.,bibl. (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.) Pasal 25 sub g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyur…


    SERVICES DESK