HUBUNGAN OBESITAS DENGAN GEJALA DEPRESI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI POLI PENY…
Prevalensi obesitas di seluruh dunia baik di negara berkembang maupun negara yang sedang berkembang telah meningkat dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Obesitas dan depresi berhubungan erat dimana obesitas meningkatkan risiko terjadinya depresi dan sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan obesitas dengan gejala depresi pada pasien rawat jalan di Poli Penyakit Dalam RSUDZA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode cross …
HUBUNGAN ANTARA OBESITAS DENGAN PERIODONTITIS PADA MASYARAKAT KECAMATAN BAITU…
Periodontitis adalah penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh infeksi pada jaringan pendukung di sekitar gigi. Periodontitis dapat didiagnosis dengan melihat adanya pembentukan poket, kehilangan perlekatan jaringan ikat, dan kehilangan tulang alveolar. Penyebab utama periodontitis adalab akumulasi plak pada permukaan gigi dan gingiva. Narnun, periodontitis juga dapat diperparah oleh beberapa faktor risiko, salah satunya adalah obesitas. Penelitian sebelumnya menunjuk.kan bahwa oran…
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO UNTUK KEGIA…
Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, akan tetapi kenyataannya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko untuk kegiatan usaha di masyarakat sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tidak jarang perjanjian sewa-menyewa ruko menimbulkan permasalahan hukum.
Tujuan penulisan skrip…
PARTIJ VERZET DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMA…
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya eksekusi putusan pembagian harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan masing-masing janda atau duda cerai hidup berhak seperdua bagian dari harta bersama, sulit bahkan tidak dapat dilakukan karena adanya gugatan perlawanan (partij verzet) oleh tereksekusi.
Tujuan…
PENYELESAIAN PERKARA CERAI GHAIB DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS IA BANDA ACEH
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 KHI menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya terdapat perkara cerai di mana keberadaan bahkan status hidup Tergugat tidak diketahui, sehingga Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian perkara berbeda dari prose…
