Electronic Theses and Dissertation

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan. Namun pada prakteknya yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh penerapan asas-asas tersebut masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahui hingga saat ini belum adanya kesepakatan dengan masyarakat mengenai harga ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang tidak mempunyai sertifikat, terkait penyelesaian ganti rugi kepada tanah yang tidak memiliki sertifikat, dan penerapan asas yang harus dijadikan dasar pemerintah dalam proses pengadaan tanah,
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris, yang mengkaji ketentuan hukum positif dan kontak secara faktual kepada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penenelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat adalah dengan kepengurusan surat tanah baik itu sporadik, surat keterangan, atau akta jual beli (AJB) ke sertifikat. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian ganti rugi terkait tanah yang tidak memiliki sertifikat tetap ke jalur peradilan. Penerapan asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan yang masih jauh dari harapan berdasarkan keterangan masyarakat.
Disarankan kepada setiap proses dalam pengadaan tanah selalu menerapkan asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat untuk segera melakukan kepengurusan surat tanah ke sertifikat untuk menguatkan alas hak tanah tersebut. Jasa penilai publik agar lebih terbuka dan transfaran agar timbulnya rasa percaya masyarakat terhadap nilai yang di tafsir tersebut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi.

According to Article 2 of Law Number 2 of 2012 on land acquisition for development in the public interest, the land acquisition must be carried out in accordance with several principles, including the principle of humanity, the principle of justice, and the principle of participation, and the principle of agreement. However, as seen with the acquisition of land for the construction of the Sigli-Banda Aceh toll road, the application of these principles is still falling short of expectations. It is known that there has been no agreement with the community regarding the compensation price paid by the government up to this point. The purpose of this research is to provide an understanding of legal protection for landowners who do not have certificates, as well as the settlement of compensation for land that does not have certificates and the application of principles that must be used as the government's basis in the land acquisition process, This paper employs empirical research to examine the provisions of positive law and factual contact with certain events that occur in society. The results of the study show that legal protection for land that does not have a certificate is by administering land certificates, whether sporadic, statement letter, or deed of sale and purchase (AJB) to certificates. According to the findings of the study, the settlement of compensation for land that lacks a certificate is left to the judiciary. The application of the principles of humanity, justice, participation, and agreement, all of which are still falling short of expectations based on public information. It is recommended that every land acquisition process adheres to the principles of humanity, justice, participation, and agreement so that no party feels aggrieved. To strengthen the foundation of land rights, the community must immediately carry out the management of land certificates to certificates. Public appraisal services should be more open and transparent to increase public trust in the values that are interpreted. Keywords: Legal Protection, Land Acquisition, Compensation.