Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Afifah Adawiyah
2022 PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl., tabl.,app.

(Tarmizi, S.H., M.Hum)
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dibagian pelayanan kesehatan yang menjelaskan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Namun kenyataannya tidak semua narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat dalam kondisi sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pemenuhan hak pelayanan kesehatan untuk narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat sudah terpenuhi, hambatan yang dihadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat dan upaya pihak lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat dalam mengatasi hambatan tersebut.
Data diperoleh melalui penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal- hal yang menghambat seperti kurangnya dukungan dari pemerintah pusat, kurangnya sumber daya manusia, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk warga binaan perempuan di dalam lapas, kurangnya petugas pengamanan bagi warga binaan perempuan, dan kurangnya tenaga medis dan fasilitas medis yang menjadi hal utama dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan seperti memberikan anggaran khusus bagi narapidana perempuan secara pribadi dari lapas Rantau Prapat, melakukan formasi penambahan petugas pengamanan bagi warga binaan perempuan, dan pemasyarakatan telah berusaha untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti mengajukan poliklinik kepada Kemenkum HAM Sumatra Utara.
Disarankan kepada pihak lapas agar melakukan penambahan jumlah petugas keamanan untuk pembinaan bagi warga binaan perempuan, melakukan penambahan penyediaan tenaga medis seperti perawat dan dokter, menyediakan klinik di dalam lapas dan menyediakan anggaran Khusus dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi warga binaan perempuan di dalam lapas Rantau Prapat.

-