Electronic Theses and Dissertation

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa dalam anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan perseroan di kelompokkan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020 atau KBLI 2020, sehingga perseroan yang sebelumnya telah memiliki legalitas harus menyesuaikan maksud dan tujuan anggaran dasarnya kembali dengan KBLI 2020 untuk memperoleh nomor induk berusaha melalui online single submission (OSS). OSS merupakan layanan perizinan elektronik yang sudah terintegrasi dengan KBLI. Namun dalam praktiknya, perseroan yang sudah menyesuaikan maksud dan tujuannya dengan KBLI melalui AHU Online belum dapat terintegrasi dengan OSS, sehingga dengan demikian apa yang menjadi tujuan dari OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 belum terlaksana sebagaimana mestinya.
Tujuan penelitian ini mengetahui implikasi pada Perseroan Terbatas yang tidak terintergrasi dengan OSS, faktor penghambat yang dihadapi notaris dalam melakukan perubahan anggaran dasar perseroan pada sistem AHU Online dan upaya DPMPTSP Kota Banda Aceh terhadap Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar bidang usaha di AHU Online tetapi tidak terintegrasi dengan OSS.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Pendekatan dilakukan melalui perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini di Kota Banda Aceh, Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang usaha yang tidak terintegrasi dengan OSS adalah bidang usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Faktor yang menghambat notaris dalam melakukan perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah saat bidang usaha dalam AHU Online tidak terintegrasi dengan OSS, sehingga menimbylkan kesalahpahaman antara notaris dan pelaku usaha. Upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Banda Aceh untuk mengatasi bidang usaha yang tidak terintegrasi dengan OSS dengan meminta akun OSS Perseroan Terbatas tersebut untuk diakses lalu memperbaikinya dalam sistem OSS namun apabila bidang usaha tersebut memang bersifat single purpose, maka perseroan harus melakukan perubahan akta kembali.
Disarakan untuk adanya koordinasi yang lebih baik antara instansi Direktorat Jendral Administrasi Badan Hukum dan Lembaga OSS dalam pelaksanaan AHU Online dan online single submission (oss) agar lebih optimal .
Kata kunci : Perseroan Terbatas, Ahu Online, Online Single Submission (OSS)
 

The Articles of Association of Limited Liability Companies based on Article 15 paragraph (1) letter b of the 2007 Company Law confirms that the articles of association must at least contain the aims, objectives, and the company's business activities. The purposes and objectives of the company's activities are grouped into the standard classification of the Indonesian business field 2020 or KBLI 2020. Thus, the companies that previously had legality had to adjust the purposes and objectives of their articles of association again with the KBLI 2020 to obtain a business registration number via online single submission (OSS). OSS is an electronic licensing service that has been integrated with KBLI. However, in practice, companies that have adjusted their goals and objectives to the KBLI have not been able to be integrated or appropriately synchronized. This study aims to determine the implications of Limited Liability Companies that are not integrated with OSS. Moreover, it seeks the inhibiting factors faced by notaries in changing the company's articles of association in the AHU Online system. In addition, this study also explores the efforts of Banda Aceh's DPMPTSP towards Limited Liability Companies that have registered business fields at AHU Online but are not integrated with OSS. This research uses normative juridical research and empirical juridical research. The approach is carried out through legislation and conceptual. Secondary data and primary data were collected through library research and field research. The location of this research is in Banda Aceh. Data analysis was carried out qualitatively to produce descriptive data. The study results indicate that a business field that is not integrated with OSS means that it cannot operate because it does not obtain a limited business license. However, the business field is still considered valid in the notarial deed. The factor that hinders the notary in making changes to the aims and objectives of the articles of association of the Limited Liability Company is technical constraints if the online AHU runs into a down system. DPMPTSP of Banda Aceh made efforts to overcome business fields that are not integrated with OSS by asking the Limited Liability Company's OSS account to be accessed and then fixing it in the OSS system. However, if the line of business is a single purpose, the company must revise the deed again. It is recommended that the coordination between the Directorate General of Legal Entity Administration and OSS Institutions should have better in implementing AHU Online and OSS in order to be more optimal. Keywords: Limited Liability Company, AHU Online, Online Single Submission (OSS)