Electronic Theses and Dissertation

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
(Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020)
Yurliana*
Zahratul Idami**
M. Adli***
ABSTRAK
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa pengawasan atas pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi tersebut menentukan pelaksanaan keputusan antara eksekutif dan legislatif tidak menyimpang dari tujuan awal, pengawasan bertujuan untuk mencegah dan melakukan perbaikan-perbaikan. Berdasarkan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukan pengawasan belum maksimal masih dalam penerapanya, perlu di lakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, masih banyak Qanun yang belum terlaksana dan Peraturan Bupati yang belum diatur oleh Bupati Kabupaten Pidie Jaya, perlu di lakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Permasalahan tesis ini yaitu apakah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten implementasi Qanun di Pidie Jaya sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana upaya yang dilakukan agar Qanun dapat dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya.
Penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten implementasi Qanun di Pidie Jaya sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku dan upaya yang dilakukan agar Qanun dapat dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya.
Metode penelitian empiris yang mencakup penelitian kepada identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum, pendekatan kualitatif, data yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan (wawancara) diteliti dan dipelajari seksama. Analisis data mengunakan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.
Hasil analisis data menyebutkan bahwa. Pertama. fungsi pengawasan masih belum maksimal, data tahun 2015-2020 menunjukkan ada 18 (delapan belas) Qanun Pidie Jaya membutuhkan 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Bupati. Namun, yang terealisasi hanya 14 (empat belas) Peraturan Bupati selebihnya sampai saat ini belum terealisasi, pengawasan sejauh ini hanya sebatas pemberitahuan, sedangkan untuk pengawasan secara langsung pelaksanaan Qanun dalam implementasinya secara nyata belum terlihat dalam kinerjanya, di samping itu Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten masih belum memahami tugas dan fungsinya selaku penyelenggara. Faktor lembaga Dewan Kabupaten masih kurang menjalankan pengawasan, minimnya anggaran, kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia dan tidak berjalanya alat kelengkapan dewan melakukan pengawasan secara optimal serta kurang responsif dan inisiatif anggota dewan dalam hal sosialiasi Qanun pada masa reses maupun dalam rapat kerja, selain itu. Lembaga legislatif dan eksekutif tidak bisa memahami dan membedakan kalimat “diatur dengan” dan”diatur di dalam” Peraturan Bupati, akibat dari ketidak pahaman kalimat diatur dengan dan diatur di dalam menimbulkan 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Bupati dari 18 (delapan belas) Qanun yang lahir dari Tahun 2015-2020. Salah satunya, Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang harus menetapkan 15 (lima belas) Peraturan Bupati. Kedua, upaya yang dilakukan berupa menjalin komunikasi antar Pemerintah Kabupaten secara internal pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Bagian Hukum, menyebarkan informasi melalui selembar surat dan spanduk di setiap sudut wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dalam hal pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati, dan. Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk selalu aktif (vokal) mempertanyakan kepada pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten melalui tulisan dan lisan di dalam rapat paripurna sejauh mana sudah pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati Pidie Jaya, selain itu perlu melakukan kerja sama dengan beberapa instansi Kementerian Hukum atau lembaga hukum lainnya untuk memberikan solusi penataan bahasa atau kalimat di dalam Qanun dan Peraturan Bupati untuk lebih baik.
Disarankan agar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pelatihan dan kerjasama dalam hal pembuatan rancangan Qanun untuk lebih baik dari segi bahasa atau kalimat serta hal-hal ketentuan formil dan materil untuk lebih baik dimasa yang akan datang, anggota dewan perlu memiliki inisiatif dan kreatifitas untuk melakukan sosialisasi Qanun dan pengawasan dalam pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati. Dan melakukan penyaringan aspirasi serta masukan kepada masyarakat, akademisi, dan unsur elemen lainnya yang memiliki peran penting dalam masyarakat untuk menyerap aspirasi serta masukan kepada seluruh lapisan sehingga Qanun dan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pengawasan, Qanun dan Peraturan Bupati.

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION FUNCTIONS OF THE COUNCIL OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES OF PIDIE JAYA REGENCY ON THE IMPLEMENTATION OF QANUN PIDIE JAYA (Research of Pidie Jaya Regency in 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRACT The Regency House of Representatives has three functions based on Article 20A paragraph (1) of the 1945 Constitution which mentions the functions of budgeting, legislation and supervision. One of the supervisory functions carried out by the Regency People's Representative Council is in the form of supervision over the implementation of Qanun and the Regulation of the Regent of Pidie Jaya Regency based on the provisions in the administration of government, this function ensures that the implementation of decisions between the executive and legislature does not deviate from the initial objectives, supervision aims to prevent and make improvements. repair. Based on data from 2015 to 2020, it shows that supervision has not been maximized, it is still in its implementation, it needs to be supervised by the Regency People's Representative Council, there are still many Qanuns that have not been implemented and Regent's Regulations that have not been regulated by the Regent of Pidie Jaya Regency, need to be supervised by the Council District People's Representative. The problem of this thesis is whether the supervisory function of the Regency House of Representatives implementing the Qanun in Pidie Jaya has been running with the applicable regulations and how are the efforts made so that the Qanun can be implemented in Pidie Jaya Regency. The research aims to understand and explain the supervisory function of the Regency House of Representatives, the implementation of the Qanun in Pidie Jaya has been running with the applicable provisions and the efforts made so that the Qanun can be implemented in Pidie Jaya Regency. Empirical research methods that include research on legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness, qualitative approach, data stated by respondents and informants in writing or verbally (interviews) are researched and studied as a whole. Data analysis uses qualitative data which produces descriptive analytical data, namely data stated by respondents and informants in writing or verbal data (interviews) as well as real actions, researched and studied as a whole. The results of data analysis stated that. First. the supervisory function is still not maximized, data for 2015-2020 shows that there are 18 (eighteen) Pidie Jaya Qanuns requiring 87 (eighty seven) Regent Regulations. However, only 14 (fourteen) Regent Regulations have been realized so far. So far, supervision has only been limited to notification, while direct supervision of the implementation of Qanun in its implementation has not actually been seen in its performance. do not understand their duties and functions as organizers. The factors of the Regency Council are still not carrying out supervision, lack of budget, lack of Human Resources and the inability of the council's equipment to carry out optimal supervision and lack of responsiveness and initiative of council members in terms of socializing Qanun during recess and in work meetings, besides that. Legislative and executive institutions cannot understand and distinguish the sentences "regulated by" and "regulated in" Regent Regulations, as a result of misunderstanding the sentences are regulated by and regulated in giving rise to 87 (eighty seven) Regent Regulations from 18 (eighteen) Qanuns born from 2015-2020. One of them, Qanun Number 2 of 2018 concerning Gampong Government which must stipulate 15 (fifteen) Regent Regulations. Second, efforts are being made in the form of establishing communication between the Regency Governments internally, the Regency Government Work Units through the Head of the Legal Division, disseminating information through letters and banners in every corner of the Pidie Jaya Regency jurisdiction regarding the implementation of Qanun and Regent's Regulations, and. Efforts made by the Regency House of Representatives to always be active (vocally) question the government through the Regency Apparatus Work Unit in writing and orally in plenary meetings to what extent the Qanun and the Pidie Jaya Regent's Regulations have implemented, in addition it is necessary to cooperate with several Ministry agencies. Law or other legal institutions to provide solutions for structuring language or sentences in Qanun and Regent's Regulations to make it better. It is recommended that the Regency House of Representatives and the Pidie Jaya Regency Government carry out training and cooperation in terms of making Qanun drafts to be better in terms of language or sentences as well as formal and material provisions for better future. initiative and creativity to disseminate Qanun and supervise the implementation of Qanun and Regent's Regulations. And screening aspirations and input to the community, academics, and other elements that have an important role in society to absorb aspirations and input from all levels so that the Qanun and the Pidie Jaya Regency Regent's Regulation can run well.. Keywords: Supervision, Qanun and Regent's Regulation..