Electronic Theses and Dissertation

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU
(Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar)

Taqdirullah *
Syarifuddin Hasyim**
M. Adli Abdullah***


ABSTRAK

Pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran pemilu pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, banyaknya yang memberikan laporan atau pengaduan pada panwaslih dan bawaslu setempat. Masalah pokok penelitian ialah: (1) Apa sajakah Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Besar? (2) apa sajakah Langkah yang dilakukan oleh panitia pengawasan pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?
Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkan teori mengenai negara hukum dan demokrasi. Dimana peneliti mengembangkan konsepsi mengenai negara Indonesia yang merupakan negara hukum, menjunjung tinggi penegakan hukum yang berlaku sehingga terwujudnya negara yang demokrasi.
Jenis Penelitian ini penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli atau akademisi, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu analisis isi dan analisi angka- angka kemudian uraian penjelasan.
Penelitian ini menunjukkan bahwasanya Pertama, tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Besar terdapat 5 (lima) laporan terkait hal tersebut diantaranya ialah: Pelanggaran administrasi pemilu, berupa pelanggaran perhitungan rekapitulasi tidak sesuai prosedur, perhitungan suara yang tidak melibatkan saksi dari partai lain tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur peraturan perundang- undangan berlaku dan penghentian rapat pleno rekapitulasi peroleh suara secara sepihak tidak sesuai prosedur. Dan juga pelanggaran pidana pemilu berupa memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dan memberikan suaranya lebih dari satu kali. Kedua, langkah yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu diantaranya ialah upaya pencegahan, upaya pegawasan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Langkah tersebut dalam pelaksanaannya banyak terjadi pertentangan ketidaksesuaian yang dilaksanakan berdasarkan prosedur.
Disarankan pertama, kepada pihak pengawas pemilihan umum atau Bawaslu untuk lebih melakukan pengecheckan, mengontrolkan, pengawasan penuh secara berskala untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu dikemudian hari di Kabupaten Aceh Besar khususnya dan juga kabupaten- kabupaten lainnya. Jika tetap terjadi pelanggaran maka di sarankan untuk memberi sanksi jera yang lebih efektif lainnya. Kedua, disarankan kepada pihak Panwaslih Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kinerjanya untuk tercapai langkah- langkah yang telah di atur sebelumnya. Sehingga langkah- langkah tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Pelanggaran pemilu; pelanggaran penyelenggara; Kabupaten Aceh Besar.

ELECTORAL VIOLATIONS COMMITTED BY ELECTION OFFICIALS (A Case Study On The 2019 General Elections in Aceh Besar Regency) Taqdirullah * Syarifuddin Hasyim** M. Adli Abdullah*** ABSTRACT Electoral violations can be defined as violations of the code of ethics regarding elections. It is in accordance with the article 456 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Several cases regarding electoral violations have been reported at Voting Points (TPS) in Aceh Besar Regency. Thus, there were many complaints addressed to the local Elections Supervisory Committee (Panwaslih) and Elections Supervisory Agency (Bawaslu). The main problems of this research were: (1) What were the acts of electoral violations committed by the election officials in Aceh Besar Regency? and (2) what were the strategies used by the election supervisory committee (Panwaslih) of Aceh Besar Regency in handling the electoral violations? The purpose of the research was to find and develop theories regarding the rule of law and democracy in Indonesia. In this research, the concepts regarding the principle of rule of law supporting law enforcement to enhance democracy in Indonesia were developed. This empirical research was conducted by means of a socio- legal approach. The data source was secondary data consisting of primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary (supporting) legal sources. Those data obtained primary, secondary, and tertiary legal sources as well as the information obtained from experts or academics were then analyzed by using qualitative and quantitative approaches, namely content analysis and analysis of numbers in order to provide a description. The results of the research show that there were five reports regarding the acts of electoral violations committed by the election ofEcials in Aceh Besar Regency. The reports showed the violations regarding administration, such as the vote recapitulation which was not in accordance with the procedure and did not involve witnesses &om other parties. The other violations were in forms of terminating the plenary meeting of vote recapitulation unilaterally, providing false information in the report, and casting votes more than once. It was also found that the shategies used by Elections Supervisory Committee (Panwaslih) of Aceh Besar Regency regarding the electoral violations included steps of preventing, supervising, arrd evaluating. In implementing the steps, there were many disagreements because some procedures were violated. It is suggested that the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) do more check, control, full-scale supervision on a regular basis to minimize the electoral violations, particularly in Aceh Besar Regency and atso other regencies. It is also recommended to provide other more effective sanctions. In addition, it is suggested that the Election Supervisory Committee (Panwaslih) of Aceh Besar Regency improve its performance to achieve the goals that have been previously arranged. Keywords: Electoral Violation, Election Official, Aceh Besar Regency.