Electronic Theses and Dissertation

SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH BARAT

Oka Dian Kurniawati*
Teuku Ahmad Yani**
Teuku Muttaqin Mansur***

ABSTRAK
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman. Kebutuhan konsumsi pangan tidak hanya sekedar untuk keperluan hidup. melainkan, untuk memenuhi gizi yang memiliki standar kesehatan dari manusia itu sendiri dan tentunya halal. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 menyebutkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum di Aceh adalah dengan menetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Qanun ini bertujuan semua produk usaha mempunyai sertifikat halal khususnya produk unggas. Namun hasil penelitian lapangan masih menunjukkan produk usaha pemotongan unggas belum bersertifikat halal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen pada produk usaha pemotongan unggas yang belum bersertifikasi halal, untuk mengetahui faktor penyebab pelaku usaha produk pemotongan unggas belum melaksanakan sertifikasi halal di Kabupaten Aceh Barat, dan untuk mengetahui upaya pemerintah Aceh agar pelaku usaha produk pemotongan unggas melakukan sertifikasi halal.
Penelitian ini memakai metode yuridis empiris, sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, artikel hukum, buku referensi, dan karya-karya ilmiah yang relavan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artikel hukum dan lain-lain. Pembahasan (analisis) dengan mengaitkan data terhadap teori-teori, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban sertifikasi halal produk usaha. Data diolah untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif secara bertahap.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sertifikat halal pada usaha produk pemotongan unggas berakibatkan tidak terjaminnya perlindungan hukum kepada konsumen muslim. Penyebab Pertama pelaku usaha pemotongan unggas tidak bersertifikat halal di Kabupaten Aceh Barat, karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikat halal pada produk usaha. Kedua sebagian pelaku usaha telah mengurus sertifikasi halal namun, pihak LPPOM MPU Aceh belum dapat mengeluarkan sertifikat halal karena tempat produk usaha belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikasi halal. Dalam upaya pelaksanaan sertifikasi halal, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, memberikan subsidi kepada pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal. Selanjutnya, Pemerintah Aceh memberi kewenangan kepada LPPOM MPU Aceh untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang lulus sertifikasi, pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Halal (SJH), pembinaan, sosialisasi kepada para pelaku usaha dan mendorong lembaga terkait untuk melaksanakan sosialisasi produk halal. Adapun beberapa lembaga terkait diantaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Aceh Barat, Disperindag, telah memberikan sosialisasi. Sedangkan YapKA,menghimbau kepada pelaku usaha produk pemotongan unggas untuk melaksanakan sertifikasi halal.
Disarankan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat pemotongan unggas, dan memilih tempat yang sudah dipercaya dan memiliki sertifikat halal. Disarankan kepada pelaku usaha pemotongan unggas agar dapat segera mengurus sertifikasi halal pada produk usahanya dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Aceh, dalam rangka menjalankan syariat Islam secara kaffah, dapat menambahkan Pasal penghukum berupa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera membuat Perda pendukung Qanun Aceh tentang sistem jaminan produk halal mengenai kewajiban sertifikasi halal pada setiap pelaku usaha.

HALAL CERTIFICATION OF POULTRY SLAUGHTERING BUSINESS FOR THE CONSUMER PROTECTION IN WEST ACEH DISTRICT Oka Dian Kurniawati* Teuku Ahmad Yani** Teuku Muftaqin Mansur*** ABSTRACT Food is everything that comes from biological sources of the agricultural, plantation, forestry, fishery, livestock, aquatic and water products, both processed and unprocessed, that is designated as food or drink for human consumption, including food additives, food raw materials, and other materials used in the process of preparing, processing, or manufacturing food and beverage, according to Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2012 concerning Food Article I number 1. Humans require food to survive and meet nutritional health standards and of course, halal requirements. The Central Government has enacted Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products to provide legal protection to customers. All products that enter, circulate, or are traded in Indonesia's territory must be certified halal, according to Article 4. Meanwhile, Aceh Qanun Number 8 of 2016 about the Halal Product Guarantee System specifies the kind of legal protection for customers in Aceh. This Qanun ensures that all business goods, particularly poultry products, have a halal certificate. However, according to field research findings, there are still numerous poultry slaughtering operations that have not been certified halal. The purpose of this study is to explain three key points: consumer protection for poultry slaughtering business products that have not been certified halal, the factors that lead poultry slaughtering business actors in West Aceh Regency not to implement halal certification, and the Aceh government's efforts to encourage poultry slaughtering business actors to implement halal certification. This research employs an empirical legal method that incorporates primary and secondary data. Primary data is information gathered directly from respondents and informants in the field. In contrast, secondary data is derived from primary legal materials such as the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2012 on Food, Law Number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Aceh Qanun Number 8 of 2016 on the Halal Product Guarantee System, and other supporting regulations. Legal journals, papers, reference books, and scientific works related to this topic can all be used as secondary sources. Legal dictionaries, the Big Indonesian Dictionary (KBB1), legal articles, and other sources provide tertiary legal materials. Data is linked to theories and provisions of various laws and regulations related to the obligation of halal certification of a business product to conduct the debate (analysis). In phases, the data is processed to be descriptively and qualitatively examined According to the findings of this study, the absence of a halal certificate in the poultry slaughtering product industry provides no legal protection for Muslim consumers. The lack of awareness and knowledge of business actors about the relevance of halal certification in a business product is the crucial reason why poultry slaughterers in West Aceh Regency are not halal certified. Second, certain business actors have applied for halal certification, but LPPOM MPU Aceh has been unable to provide one because the location for managing company items does not meet the halal certification requirements. The Aceh government published Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System to execute halal certification and granted incentives to business actors who wish to undertake halal certification. Furthermore, the Aceh Government has authorized LPPOM MPU Aceh to grant halal certificates to business actors who have completed Halal Assurance System certification, training, and development (SJH). The Aceh government also offers business players guidance and socialization and urges relevant institutions to socialize halal products. The West Aceh Livestock- and Health Service and the Industry and Trade Department have socialized halal products. Furthermore, the Aceh Consumer Protection Foundation (YapKA) urged poultry slaughtering product manufacturers to obtain halal certification. It is proposed that the Aceh Provincial Government add an article to Aceh Qanun Number 8 of 2016 addressing the Halal Product Guarantee System on criminal consequences for business actors who are not certified halal to implement Islamic law perfectly. The West Aceh Regency Government should also develop a regional rule supporting the Aceh Qanun about the Halal Product Guarantee system as soon as possible so that every business actor must have halal certification. Poultry slaughtering company players are recommended to obtain halal certification for their products as quickly as possible to provide legal protection to consumers as defined by consumer protection legislation. Consumers should also be more cautious when selecting a poultry slaughterhouse, picking one that is reputable and has a halal certificate Keywords: Halal Certification, Consumer Protection, Poultry Products