Electronic Theses and Dissertation

TINDAK LANJUT REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Khairiyati ̽
Iskandar A.Gani ̽ ̽
Zahratul Idami ̽ ̽ ̽

ABSTRAK

Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi yang merupakan produk akhir dari Ombudsman. Permasalahan ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan, pertama untuk rekomendasi Ombudsman yang tidak dipatuhi bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Ombudsman dan kedua, bagaimana kepastian hukum dari tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia khususnya terkait rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Terlapor/Atasan Terlapor.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan adalah data skunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier serta bahan non hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan : pertama, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR serta mempublikasikan Terlapor/Atasan Terlapor yang tidak mematuhi rekomendasi ke media. Setelah tahapan ini, maka tugas Ombudsman dianggap selesai. Kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tidak dipatuhi selanjutnya diserahkan kepada kebijakan Presiden dan DPR. kedua, tidak ada kejelasan waktu dan kepastian apakah rekomendasi yang tidak dilaksanakan akan dipatuhi atau tidak setelah rekomendasi disampaikan kepada Presiden dan DPR, Sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Pelapor. Meskipun bagi Ombudsman kepastian hukum dalam konteks pelaksanaan rekomendasi telah dilakukan karena penyelesaian laporan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang.
Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan. Pertama, Ombudsman harus dilibatkan dalam tahap-tahap awal pengambilan kebijakan untuk menghindari permasalahan dan memberikan ruang kepada Ombudsman untuk ikut serta memonitoring sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden dan DPR terhadap laporan yang telah Ombudsman sampaikan. Kedua, diharapkan dibuatkan aturan yang lebih khusus untuk mengatur tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Presiden dan DPR guna memberikan kepastian hukum bagi Pelapor.

Kata Kunci : Tindak Lanjut, Rekomendasi, Ombudsman.

THE FOLLOW UP ACTIONS ON THE RECOMMENDATIONS OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Khairiyati ̽ Iskandar A.Gani ̽ ̽ Zahratul Idami ̽ ̽ ̽ ABSTRACT The Ombudsman institution as a public service supervision institution in carrying out its duties and functions faces various challenges. One of them is the low level of compliance with the recommendations made by the Ombudsman. This problem may raise two questions : what are the follow-up actions taken by the Ombudsman for its recommendations that are not complied with, and how is the legal certainty of the follow-up actions to the Ombudsman’s recommendations. This study aimed to determine the follow-up actions to the recommendations of the Ombudsman and to find out the legal certainty of the follow-up to the Ombudsman’s recommendations, especially regarding recommendations that were not implemented by the reported party/superior of the report party. The research employed a normatie juridical method using statutory and concept approaches. The data sources were secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials and non-legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. The study results show that the follow-up actions to the Ombudsman’s recommendations is carried out by submitting a report to the President and the DPR and revealing the reported party/superiors of the reported party who do not comply with the recommendations to the media. After this stage, the task of the Ombudsman is considered complete. The authority to follow-up on recommendations that are not adhered to is left to the President and the House of Representative’s policies. There is no clarity on time and certainty whether recommendations that are not implemented will be adhered to or not after the recommendations are submitted to the President and the House of Representatives, so there is no legal certainty for the reporting party. For the Ombudsman, legal certainty in the context of implementing recommendations has been carried out because the report’s completion has been in accordance with what is mandated by law. Based on the study results, it is recommended that the Ombudsman be involved in the early stages of policy making to avoid problems. The Ombudsman should be involved in monitoring the extent of the follow-up actions taken by the President and the House of Representatives on the report that the Ombudsman has submitted. It is hoped that more specific rules will be made to regulate the follow-up actions taken by the President and the House of Representatives to provide legal certainty for the Reporting Party. Keywords : Follow-up, Recommendations, Ombudsman.