Electronic Theses and Dissertation

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/Pn Kla, Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pencabulan anak Khairul Anwar Bin Mat Juani, dengan pidana penjara selama 3 tahun, yang merupakan pidana penjara di bawah dari minimum sanksi pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
Tujuan dari studi kasus ini adalah menjelaskan dan menganalisis penerapan hukum yang diterapkan oleh Hakim, pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman, dan kekeliruan pembuat putusan dalam mencantumkan identitas anak pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/Pn Kla.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, adapun penelitian yang dilaksanakan lebih menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan asas terkait.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/Pn Kla, menunjukkan bahwa adanya putusan pengadilan yang mempublikasikan identitas anak secara terang, mengenai nama lengkap anak korban, detail alamat rumah anak korban dan nomor registrasi akta kelahiran anak korban. Hakim di dalam putusannya tidak memasukkan pertimbangan anak sebagai seseorang yang masih berumur 15 tahun serta masih dalam masa menempuh pendidikan sekolah menegah ke atas, yang mana memberikan banyak kerugian terhadap anak korban, seperti putus sekolah, rusaknya lingkungan pertemanan dan lain sebagainya. Hakim dalam memutuskan sanksi pidana tidak relevan dan sesuai dengan keadaan sosial masyarakat dan cenderung menjatuhkan sanksi pidana di bahwa minimal sanksi yang di tentukan di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Disarankan kepada pihak Pengadilan Negeri Kalinda, di dalam proses publikasi khususnya melalui alat situs internet yang bersangkutan lebih memperhatikan dengan sungguh identitas anak untuk tidak dipublikasikan sebagaimana yang dijelaskan di dalam ketentuan perundang-undangan. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalinda, khususnya dalam hal memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan lebih memperhatikan keadaan sosial masyarakat, bagaimana perkembangan kejahatan yang terjadi, sehingga kejahatan yang di maksud dapat diadili dengan benar dan kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection states that anyone who commits an act of sexual abuse against a child will be sentenced to a minimum of 5 years in prison. However, in the Decision of the Kalianda District Court Number 177/Pid.B/2020/Pn Kla, the judge has sentenced the accused child molester, Khairul Anwar Bin Mat Juani, to imprisonment for three years. The sentence was below the minimum criminal sanction that the Child Protection Act has determined. This case study aimed to explain and analyze the application of the law by the judge, the judge's considerations in deciding the sentence, and the decision maker's error in including the child's identity in the Decision of the Kalianda District Court Number 17j7Pid.B/2020/Pn Kla. The research used a normative research method and was more focused on library research. It used legislation, cases, and related principles as the approach. Based on the Decision of the Kalianda District Court Number 177/Pid.B/2020/Pn Kla, it shows that there was a court decision that published the identity of the child, regarding the victim’ full name, details of the victim's home address, and registration number of the victim's birth certificate. In their decision, the judges did not consider the victim’s condition as a minor (15 years old) who was still in high school. This may cause much harm to the victim, such as dropping out of school and damaging the friendship circle. In deciding criminal sanctions, judges were irrelevant and did not consider the community's social conditions. Furthermore, judges tended to impose criminal sanctions below the minimum sanctions specified in Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In the publication process, especially through the website, it is recommended that the Kalinda District Court pay more attention to the child's identity so that it is not published as described in the statutory provisions. In addition, it is recommended that the judges of the Kalinda District Court pay more attention to the community's social conditions in terms of imposing criminal sanctions. The judge should also pay attention to the development of crimes so that the perpetrator can be tried properly, and the crime will not be repeated.