Electronic Theses and Dissertation

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS PERUSAHAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ronal Agusmi *
Husni**
M. Gaussyah***

ABSTRAK

Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Payung hukum yang mengakomodir pendaftaran perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP). Pasal 2 UUWDP tersebut menyatakan bahwa daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha, selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UUWDP menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun, di sisi lain Pemerintah mengeluarkan regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), pada bab VI bagian kesembilan Pasal 116 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pencabutan tersebut. Sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UUCK, regulasi UUWDP terdegradasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan online single submission (OSS). OSS merupakan regulasi penyederhanaan perizinan dengan tujuan mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS bunyi ketentuan Pasal 19 ayat (1) OSS.
Tujuan penelitian ini untuk untuk mengkaji dan menganalisis legalitas hukum perusahaan yang telah terdaftar pasca pencabutan UUWDP, menganalisis konsekuensi hukum yang timbul bagi perusahaan pasca pencabutan UUWDP, serta untuk mengkaji dan menjelaskan mekanisme pendaftaran perusahaan pasca pencabutan UUWDP.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data utama data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan konsep adalah menelaah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa perusahaan yang telah terdaftar setelah UUWD dicabut oleh UUCK, perusahaan tersebut tetap legal dimata hukum. Akan tetapi idealnya perusahaan tersebut di daftarkan ulang untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari Negara. Perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri harus melakukan pendaftaran ulang melalui sistem administrasi badan usaha dengan mengimplementasikan online single subsmission. Pendaftaran perusahaan setelah UUWDP dicabut wajib dilaksanakan dengan menggunakan sistem OSS. Regulasi undang-undang wajib daftar perusahaan dan aturan turunannya tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 bab VI bagian kesembilan UUCK.
Disarankan kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan ulang usahanya dengan sistem OSS agar segera mendaftarkan usahanya tersebut, agar menikmati kemudahan berusaha seperti pelaku usaha yang mendaftarkan ulang usahanya, guna mempercepat laju perekonomian bangsa, pemerintah juga perlu mengadakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat berkenaan dengan kewajiban pendaftaran badan usaha harus dilaksanakan melalui sistem administrasi badan usaha dengan mengimplementasikan sistem OSS, agar masyarakat lebih paham mengenai sistem tersebut guna mempercepat lalu lintas investasi guna memperkuat prekonomian Negara serta dukungan ketersediaan sarana dan perasarana serta sumber daya manusia yang memadai pada dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu untuk memaksimalkan pelayanan pendaftaran badan usaha melalui sistem OSS, agar menarik minat masyarakat untuk memulai usaha.

Kata Kunci : implikasi, wajib daftar perusahan, cipta kerja

THE IMPLICATIONS OF REVOCATION OF COMPANY REGISTRATION MANDATORY LAW ON COMPANY LEGALITY AFTER THE APPLICATION OF JOB CREATION LAW (OMNIBUS LAW) Ronal Agusmi * Husni** M. Gaussyah*** ABSTRAC The legality of a business entity is something that must be met before setting up a business. This legality is reflected in the registration of a business entity. The legal Standing that accommodates company registration is regulated by Law Number 3 year 1982 concerning Company Registration Mandatory (UUWDP). Article 2 of the WDP Law states that the company register aims to record the correct information materials from a company and is a source of information for all interested parties regarding the identity, data and other information about companies listed in the company register in order to ensure the business certainty. Furthermore, Article 5 paragraph (1) UUWDP states that every company must be registered in the company register. However, on the other hand, the Government issued a new regulation, namely Law Number 11 year 2020 concerning Job Creation (UUCK), in chapter VI the ninth part of Article 116 states that Law Number 3 year 1982 concerning Company Registration Mandatory is revoked and declared invalid. no further explanation regarding the revocation. Furthermore, before being revoked and declared invalid by the UUCK, UUWDP regulations were degraded with the issuance of the Government Regulation Number 24 year 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing or known as online single submission (OSS). OSS is a licensing simplification regulation with the aim of realizing the ease of doing business in Indonesia which was previously regulated in the Presidential Regulation Number 91 year 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation. The implementation of the authority to issue business licenses must be carried out through the OSS institution according to the provisions of Article 19 paragraph (1) OSS. The purpose of this research is to examine and to analyze the legality of companies that have been registered after the revocation of the UUWDP, to analyze the legal consequences that arise for the companies after the revocation of the UUWDP, as well as to examine and to explain the mechanism for company registration after the revocation of the UUWDP. The type of research used is normative juridical research with the main data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is to examine all laws and regulations that are related to the problems (legal issues) that are being faced. The concept approach is to examine abstract elements that represent classes of phenomena in a field of study which sometimes refer to universal things that are abstracted from particular things. then the data were analyzed qualitatively, then the data was described descriptively. The results of the study can be explained that companies that have been registered after UUWD is revoked by UUCK, these companies are still legal by the law. However, ideally the company is re-registered to obtain maximum benefits from the State. Companies in the form of limited partnerships, firm partnerships and civil partnerships that have been registered in the district court must re-register through the business entity administration system by implementing online single submission. Company registration after the UUWDP is revoked must be carried out using the OSS system. The company registration law regulation and its derivative rules are no longer valid in accordance with the provisions of Article 116 chapter VI, the ninth part of the UUCK. It is recommended to business actors who have not re-registered their business with the OSS system to immediately register their business, in order to enjoy the ease of doing business like business actors who re-register their business, in order to accelerate the pace of the nation's economy growth, the government also needs to conduct massive socialization to the public regarding the obligation to register an business entity that must be carried out through a business entity administration system by implementing the OSS system, so that the public have better understanding about the system in order to accelerate the investment traffic in order to strengthen the country's economy as well as support for the availability of facilities and infrastructure as well as adequate human resources at the one-stop integrated investment licensing office to maximize business entity registration services through the OSS system, in order to attract public interest in starting a business. Keywords : implications, mandatory company registration, job creation