Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Pertanahan Provinsi Aceh adalah membatalkan Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kota. Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.
Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa pertanahan dan Untuk mengetahui dan menjelaskan Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa pertanahan yang dilakukan oleh kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
Peranan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa pertanahan dalam sertipikat hak atas tanah baik hak milik ataupun hak guna bangunan bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Timbulnya permasalahan sertipikat juga disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan ketertiban aparat pemerintah yang terkait dengan bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugasnya. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa pertanahan yang dilakukan oleh kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Adapun proses pembatalan sertipikat hak atas tanah pada kawasan hutan dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi data pendukung, yang selanjutnya terhadap permohonan pemohon dilakukan pengkajian atau penelitian ulang sebelum Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang membatalkan sertipikat hak atas tanah, dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya mempunyai tanggung jawab yang terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan/atau tanggung jawab jabatan organ. Melihat keputusan pemberian sertipikat yang obyeknya berada kawasan hutan, maka terhadap keputusan pejabat pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan dikategorikan sebagai keputusan yang cacat substansi sehingga tanggung jawab jabatan organ atau secara kelembagaan tidak dapat diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional dan sebagai tanggung jawab administrasinya, Badan Pertanahan Nasional akan mencabut atau membatalkan keputusan nya mengenai pemberian sertipikat.
Kepada Pemerintah harus mengambil keputusan bahwa satu-satunya lembaga yang mengurus administrasi pertanahan hanyalah Badan Pertanahan Nasional dan lembaga lainnya. Kepada pemerintah khusunya BPN harus lebih tegas terutama dalam mencegah, mengawasi yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat agar tidak terjadi permasalahan.

Kata Kunci : Peran BPN, Penyelesaian Sengketa, Pertanahan

ABSTRACT Handling and resolving land disputes and conflicts are faced with a dilemma between various interests related to certificate cancellation. Handling land conflicts that occur clearly requires efforts that are not easy. Therefore, an understanding of the root of the conflict, the supporting factors and the triggering factors is needed so that strategies and solutions can be formulated. One form of land settlement carried out by the Aceh Regional Office of BPN is to issue a Decree of the Head of the Aceh Province Land BPN Regional Office to cancel the certificate issued by the City Regency BPN. With efforts to resolve the root of the problem, it is hoped that land disputes and conflicts can be suppressed as much as possible, while creating a conducive atmosphere and the realization of legal certainty and justice. The purpose of this research is to find out and explain the role of the Aceh Province National Land Agency Regional Office in Land Dispute Resolution and to find out and explain the Land Dispute Settlement Implementation Procedures carried out by the Aceh Province National Land Agency Regional Office. The method used in this study is empirical legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. The role of the Regional Office of the National Land Agency of Aceh Province in the Settlement of Land Disputes in the certificate of land rights, either property rights or building use rights, can be due to intentional, unintentional elements and due to administrative errors. The emergence of certificate problems is also caused by the lack of discipline and order in government officials related to the land sector in carrying out their duties. Procedures for the Implementation of Land Dispute Settlement carried out by the Regional Office of the National Land Agency of Aceh Province. The process of canceling the certificate of land rights in forest areas is carried out by the applicant submits an application to the Regency/City Land Office accompanied by supporting data, which is then reviewed against the applicant's application. or re-examination before the National Land Agency or the Regional Office of the National Land Agency issues a decision to cancel the certificate of land rights. The National Land Agency as an institution authorized to cancel certificates of land rights, in carrying out its duties, authorities and functions has responsibilities which are divided into personal responsibilities and/or organ responsibilities. Seeing the decision to grant a certificate whose object is in a forest area, then the decision of a government official in this case the Head of the Land Office is categorized as a decision with a substance defect so that the responsibility for organ or institutional positions cannot be given by the National Land Agency and as its administrative responsibility, the Land Agency National will revoke or cancel its decision regarding awarding certificates. The Government must make a decision that the only institution that manages land administration is the National Land Agency and other institutions. The government, especially BPN, must be more assertive, especially in preventing and supervising those relating to the issuance of certificates so that problems do not occur. Keywords : The Role of BPN, Dispute Resolution, Land