Electronic Theses and Dissertation

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai tugas memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun di dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Maka dengan tidak adanya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak di dalam LPKA merupakan suatu permasalahan hukum terhadap implementasi/efektifnya hukum di dalam realita masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional kepada anak dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Banda Aceh, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Banda Aceh dalam hal pemenuhan hak rekreasional anak, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak rekreasional anak
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, Teknik pengempulan data yang digunakan adalah studi keperpustakaan dan wawancara dengan responden dan informan. Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teori-teori guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Hak Rekreasional terhadap anak di LPKA Banda Aceh belum berjalan maksimal, selama ini pemberian hak rekreasional dilakukan dari dalam LPKA dan dari luar LPKA, dari dalam LPKA dilakukan dengan cara memberikan jadwal bermain kepada anak didik di hari sabtu dan minggu, kegiatan yang dilakukan adalah bermain volley dan bermain alat musik, kegiatan di luar LPKA yaitu menjadi tamu pada acara-acara diskusi maupun bedah buku yang di selenggarkan oleh pihak lain, tidak ada kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk memberikan hak rekreasional kepada anak didik di LPKA. Pemberian hak rekreasional ini belum maksimal dikarenakan tidak diatur secara jelas bagaimana pemberian hak rekreasional tersebut, selama ini pemberian hak rekreasional dilakukan hanya atas dasar kebijakan Kepala LPKA. Faktor Pendukung dalam hal pemberian hak rekreasional kepada anak yaitu tempat bermain di LPKA seperti adanya lapangan volley dan tersedianya alat musik, dukungan dari pihak luar seperti dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Faktor Penghambat dalam pemberian hak rekreasional adalah tidak adanya anggaran khusus yang di fokuskan untuk pemberian hak rekreasional kepada anak di LPKA Banda Aceh, tidak di agendakan secara khusus pemberian hak rekreasional anak didik di luar LPKA, selama ini hanya difokuskan di dalam LPKA, Pemberian hak rekreasional di luar LPKA sangat berisiko dikarenakan petugas takut anak didik akan lari atau melakukan hal-hal yang dilarang. Upaya yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh dalam hal pemberian hak rekreasional kepada anak adalah dengan cara mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta kepada Kementrian Hukum dan Ham untuk melakukan penambahan tempat bermain kepada anak didik di LPKA serta memperbanyak kegiatan di LPKA yang menghasilkan pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA, mengagendakan secara khusus pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA di setiap tahunnya. Mengusulkan agar adanya anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasional kepada anak didik di luar LPKA.
Disarankan kepada LPKA Banda Aceh dalam hal pemberian hak rekreasional kepada anak di dalam maupun di luar LPKA harus ada anggaran khusus, sehingga dengan adanya anggaran khusus tersebut pemberian hak rekreasional tidak mendapatkan hambatan seperti saat ini. Disarankan kepada LPKA Banda Aceh,Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta kepada Kementrian Hukum dan Ham untuk mengatur secara jelas mekanisme pemberian hak rekreasional yang dimaksud di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, misalnya di atur di setiap tahunnya pemberian hak rekreasional di luar LPKA dalam setahun 3 kali. Disarankan kepada LPKA Banda Aceh untuk memperbanyak fasilitas bermain di dalam LPKA, Serta memperbanyak kerjasama dengan pihak luar untuk memperbanyak kegiatan di dalam LPKA yang dapat menghasilkan pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA. Melakukan berbagai kerjasama dengan Perusahaan dan Pihak Swasta agar ada agenda-agenda yang di laksanakan di LPKA yang dapat menunjang pemenuhan hak rekreasional anak di LPKA.

Kata Kunci: LPKA, Rekreasional. Narapidana anak

Child Special Development Institute (LPKA) has the task of providing guidance and fulfilling children's rights within the LPKA, Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in Article 3 states that every child in the criminal justice process has the right to carry out recreational activities, however In fact, the fulfillment of children's recreational rights has not been maximally carried out while in LPKA. So, the absence of fulfillment of recreational rights for children in LPKA is a legal problem for the implementation / effectiveness of law in the reality of society. This study aims to identify and explain the implementation of the killing of recreational rights to children in the process of coaching at the Banda Aceh City Child Special Development Institute, the supporting and hindering factors faced by the Banda Aceh City Children's Special Guidance Institute in fulfilling children's recreational rights, the efforts made by the Institution. Special Guidance for Children in Banda Aceh City in fulfilling children's recreational rights The research method used is an empirical juridical research method. Data sources consist of primary data and secondary data, data collection techniques used are library research and interviews with respondents and informants. All data collected was analyzed using theories to draw conclusions on the subject matter of the study. The results of this study indicate that the granting of recreational rights to children in LPKA Banda Aceh has not run optimally, so far the provision of recreational rights has been carried out from within the LPKA and from outside the LPKA, from inside the LPKA is done by providing play schedules to students on Saturdays and Sundays. The activities carried out are playing volleyball and playing musical instruments, activities outside the LPKA are being guests at discussion events and book reviews held by other parties, no special activities are carried out to give recreational rights to students in LPKA. The granting of recreational rights has not been maximized because it is not clearly regulated how the provision of recreational rights is, so far the granting of recreational rights is only based on the policies of the Head of LPKA. Supporting factors in terms of granting recreational rights to children, namely a place to play in LPKA such as the existence of a volleyball court and the availability of musical instruments, support from outside parties such as from Syiah Kuala University and Ar-Raniry Islamic State University. The inhibiting factor in granting recreational rights is the absence of a special budget that is focused on granting recreational rights to children in LPKA Banda Aceh, not specifically on the agenda of granting recreational rights for students outside the LPKA, so far only focused within LPKA, granting recreational rights outside LPKA is very risky because officers are afraid that students will run away or do things that are prohibited. Efforts made by LPKA Banda Aceh in terms of granting recreational rights to children are by proposing to the Director General of Corrections and the Ministry of Law and Human Rights to add more playgrounds to students in LPKA and increase activities in LPKA which result in granting recreational rights to children students in LPKA, have a special schedule of granting recreational rights to students in LPKA every year. Propose that there is a special budget for granting recreational rights to students outside the LPKA. It is recommended that the Banda Aceh LPKA, in terms of granting recreational rights to children inside and outside the LPKA, there must be a special budget, so that with this special budget the granting of recreational rights will not face the current obstacles. It is recommended to LPKA Banda Aceh, the Director General of Corrections and the Ministry of Law and Human Rights to clearly regulate the mechanism for granting recreational rights as referred to in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, for example it is regulated every year. recreational rights outside LPKA 3 times a year. It is recommended for LPKA Banda Aceh to increase playing facilities inside LPKA, as well as increase cooperation with external parties to increase activities within LPKA which can result in granting recreational rights to LPKA students. Keywords: LPKA, Recreational. Child prisoner