Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Pengarang
WAN RENI RITANTI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1003101010238
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
1
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Wan Reni Ritanti,
2014 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 55), pp., bibl., app.
Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.
Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, yang aturan tersebut didasarkan pada konvensi internasional mengenai hak penyandang cacat. Indonesia turut meratifikasi konvensi internasional ini menjadi UU No.19 Tahun 2011, namun pada kenyataannya pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas belum terimplementasi secara menyeluruh.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perlunya dibuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan untuk memperoleh data dengan memanfaatkan literatur seperti peraturan perundang-undangan, bahan kuliah, buku-buku, dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum ada sehingga dapat mengacu pada UU Pemasyarakatan dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia yang telah ada. Adanya instrumen internasional mengenai perlakuan terhadap tahanan cacat, adanya negara lain yang telah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, dan adanya kasus penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya di luar negeri turut menjadi faktor yang mendorong perlunya Indonesia untuk membuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.
Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membuat sebuah aturan khusus bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya demi kepentingan dimasa yang akan datang. Kepada aparat penegak hukum agar memiliki pengetahuan mengenai perlakuan dalam menangani penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH (Thosya Yuniara Islami, 2025)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (SUATU PENELITIAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NAGAN RAYA) (NUR HILDAYATI, 2025)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN (CUT MIZANA, 2015)
IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMASUNGAN DI KABUPATEN ACEH BESAR) (DARA RIZKI FADILLAH, 2021)
PEMBARUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DAN MENTAL DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP (MUHAMMAD RAVI SYAHRANI, 2025)