Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADI…

AL KAHFI

ABSTRAK Al Kahfi, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H. Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa, setiap Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Namun dalam kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempu…

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA A…

KHAIRIL ANWAR R

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,69) pp., app., bibl. ABSTRAK KHAIRIL ANWAR RAMADHAN 2019 (Nursiti S.H., M.Hum.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang membedakan bagaimana mengadili anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dalam undang-und…

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ZUL AKLI

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Zul Akli* Madiasa Ablisar** Mohd. Din*** Iman Jauhari**** ABSTRAK Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. A…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI E…

SAYID ANDI MAULANA

ABSTRAK LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Empiris pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh) Oleh : Sayid Andi Maulana ) Dahlan?? Muhammad Shaleh??? Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rizanizarli

ABSTRAK PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rizanizarli Suwarto Adwani Dahlan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Kemudian di dalam Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, p…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KAJIAN TERHADAP KONSEPSI HAK UNTUK DIAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

WAN RENI RITANTI

KAJIAN TERHADAP KONSEPSI HAK UNTUK DIAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Wan Reni Ritanti1 Dahlan2 Adwani3 ABSTRAK Dasar hukum the right to remain silent atau hak diam tertuang pada pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) huruf g pada ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN PRINSIP PERBARENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCU…

Sakata Guraba

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Sakafa Guraba i Dahlan 2 Sri Walny Rahayu 1 ABSTRAK 3 Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 KUHP yaitu Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP dan ada syaratnya yaitu ancaman terberat ditambah sepertiga dari hukuman terberat itu.. Pemidanaan terha…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TING…

Muhamad Gempa Awaljon Putra

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH Muhammad Gempa Awaljon Putra* Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh terdapat berbagai capaian…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTI…

RIZQI NURUL FADHILAH

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rizqi Nurul Fadhilah* Dahlan** Mujibussalim*** ABSTRAK Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataanya terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut adanya dilakukan penahanan dan ti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERK…

Nurpita Sari

ABSTRAK NURPITA SARI, TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) 2014 DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62 ) pp.,tabl.,bibl Mahfud, S.H.,L.L.M. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1…


    SERVICES DESK