Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)
Pengarang
AL KAHFI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1103101010013
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
365.66
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Al Kahfi,
2016
Rizanizarli, S.H., M.H.
Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa, setiap Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Namun dalam kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Yayasan Bantuan Hukum Anak Kota Banda Aceh masih menyimpan permasalahan terkait penerapan hak rehabilitasi terhadap anak korban.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi hak rehabilitasi sosial terhadap anak korban yang dilakukan oleh lembaga tersebut di atas. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan rehabilitasi sosial terhadap anak korban di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Yayasan Bantuan Hukum Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Aanak Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan mewawancarai responden dan informan dalam penulisan ini untuk memperoleh data primer. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak rehabilitasi terhadap anak korban masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dikarenakan, petugas rehabilitasi yang sedikit kurangnya dana, sumber daya manusia yang belum maksimal, serta kurangnya sarana dan prasarana, sehingga kurang betahnya klien anak yang direhabilitasi.
Disarankan kepada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Yayasan Bantuan Hukum Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh untuk menambah petugas rehabilitasi dan mengadakan pelatihan terkait rehabilitasi sosial terhadap anak. Dan juga disarankan untuk membenahi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan rehabilitasi sosial terhadap anak.
Tidak Tersedia Deskripsi
STRATEGI KOMUNIKASI EFEKTIF PUSAT PELAYANAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) RUMOH PUTROE ACEH PROVINSI ACEH DALAM MELAYANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA BANDA ACEH (UKHTI MAHERA, 2021)
KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI BANDA ACEH (Krisna Nanda Aufa, 2021)
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (FARID AULIA ZULNA, 2024)
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON) (ZULFIKRI, 2019)
INTERAKSI BERMAKNA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI ACEH (T MUHAMMAD ICHSAN, 2020)