PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN GAYO LUES | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN GAYO LUES


Pengarang
Dosen Pembimbing

Maimun - 198104202010121003 - Dosen Pembimbing I
Saiful - 197606142001121002 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

2206101010051

Fakultas & Prodi

Fakultas KIP / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1) / PDDIKTI : 87205

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan., 2026

Bahasa

Indonesia

No Classification

362.196 39

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Wina Syifaul Muvida Br. Panjaitan. (2026). Peran Pemerintah Daerah dalam Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Gayo Lues. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Maimun S.Pd., MA dan Dr. Saiful, S.Pd., M.Si.

Stunting masih menjadi permasalahan gizi kronis yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gayo Lues. Meskipun prevalensinya menunjukkan kecenderungan menurun, pelaksanaan program percepatan penurunan stunting masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakkonsistenan penganggaran dan keberlanjutan program, keterbatasan tenaga kesehatan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam menurunkan angka stunting; dan (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri atas Bupati Gayo Lues, Ketua Komisi D DPRK, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, dan masyarakat. Analisis peran pemerintah menggunakan teori Biddle dan Thomas serta Suhardono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues berperan melalui penyusunan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pembentukan TPPS, intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta monitoring dan evaluasi; dan (2) faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah, regulasi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi geografis, keterbatasan tenaga kesehatan dan anggaran, keberlanjutan program, serta kesadaran masyarakat yang belum optimal. Kesimpulan penelitian: (1) peran pemerintah daerah dilakukan sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator meskipun masih menghadapi berbagai kendala; dan (2) keberhasilan penurunan stunting memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, konsistensi penganggaran, pemerataan pelayanan kesehatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Saran penelitian: (1) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memperkuat koordinasi, TPPS, serta monitoring dan evaluasi; (2) DPRK memperkuat fungsi anggaran dan pengawasan; (3) Bappeda meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran; (4) Dinas Kesehatan dan P3AP2KB meningkatkan pelayanan, kapasitas tenaga kesehatan, edukasi, dan pendampingan keluarga; (5) pemerintah kampung dan masyarakat meningkatkan partisipasi; dan (6) peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian dengan cakupan atau pendekatan berbeda.
Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Stunting, Kebijakan, Koordinasi Lintas Sektor, Kabupaten Gayo Lues.

Kata kunci: peran pemerintah daerah, stunting, kebijakan kesehatan, Gayo Lues

Wina Syifaul Muvida Br. Panjaitan. (2026). The Role of Local Government in Reducing Stunting Rates in Gayo Lues Regency. [Thesis, Syiah Kuala University]. Under the guidance of Maimun, S.Pd., M.A. and Dr. Saiful, S.Pd., M.Si. Stunting remains a serious chronic nutritional problem in Indonesia, including in Gayo Lues Regency. Although the prevalence of stunting has shown a declining trend, the implementation of stunting reduction programs still faces various challenges, including inconsistent budgeting and program sustainability, limited health personnel, difficult geographical conditions, and suboptimal public awareness and participation. This study aims to: (1) examine the role of the Gayo Lues Regency Government in reducing stunting rates; and (2) identify the supporting and inhibiting factors encountered in implementing this role. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation involving 10 informants consisting of the Regent of Gayo Lues, the Chairperson of Commission D of the Regional People's Representative Council (DPRK), the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Health Office, the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (P3AP2KB), and community members. The role of the government was analyzed using Biddle and Thomas's role theory and Suhardono's role theory. The findings show that: (1) the Gayo Lues Regency Government plays a role through policy formulation, cross-sectoral coordination, the establishment of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), the implementation of specific and sensitive nutrition interventions, as well as program monitoring and evaluation; and (2) supporting factors include government commitment, regulatory support, cross-sectoral coordination, and community participation, while inhibiting factors include difficult geographical conditions, limited health personnel and funding, program sustainability challenges, and suboptimal public awareness. The study concludes that: (1) the role of the local government as a facilitator, mobilizer, and regulator has been implemented, although it still faces various challenges; and (2) successful stunting reduction requires stronger cross-sectoral coordination, consistent budgeting, equitable access to health services, and increased community participation. The study recommends that: (1) the Gayo Lues Regency Government strengthen coordination, the role of the TPPS, and program monitoring and evaluation; (2) the DPRK strengthen its budgeting and oversight functions; (3) Bappeda improve the integration of planning and budgeting; (4) the Health Office and P3AP2KB improve health services, health personnel capacity, education, and family assistance; (5) village governments and communities increase their participation; and (6) future researchers expand the scope of research or employ different approaches. Keywords: local government role, stunting, health policy, Gayo Lues

Citation



    SERVICES DESK