Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TE…

SUSI ASMITA

ABSTRAK Infrastruktur jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat di era digital karena berperan dalam mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara cepat dan mendorong peningkatan kualitas hidup. Namun, akses jaringan telekomunikasi di Desa Melidi Kabupaten Aceh Timur masih belum optimal, ditandai dengan …

STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMAKSIMALKAN SERTIFIKASI HAK KEPEMI…

TASYA NURAHMAH

Kota Banda Aceh masalah sertifikasi tanah masih menjadi masalah yang perlu dibenahi oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat masyarakat mengenai pentingnya untuk melakukan sertifikasi hak kepemilikan atas tanah. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pertanahan Nasional menjalankan beberapa strategi dalam upaya memaksimalkan sertifikasi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memaksimalkan sertifikasi…

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS STUDENT CENTERED LEARNING PADA MATA PELAJARAN…

TEUNGKU TSURAYYA MAGHFIRAH

Teungku Tsurayya Maghfirah (2025). Penerapan Pembelajaran Berbasis Student Centered Learning pada Mata Pelajaran PPKn di SMAN 7 Banda Aceh [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Saiful, S.Pd., M.Si. dan Maimun, S.Pd., M.A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi kewarganegaraan peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, pros…

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENANGGULANGAN PERCERAIAN OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH

REZA RINALDI

Reza Rinaldi (2025). Penanggulangan Perceraian oleh Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Tengah. (Skripsi, Universitas Syiah Kuala). Di bawah bimbingan Hasbi Ali, S.Pd, M.Si. dan Ridayani, S.H, M.H. Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah, yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Mahkamah Syar’iyah memiliki peran strategis bukan hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga…

KEBIJAKAN PEMANFAATAN TATA RUANG OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEM…

RAIHAN AMALIA

Waterfront City adalah konsep pengembangan kawasan perkotaan yang berada ditepian air. Berdasarkan dengan kebijakan pemanfaatan tata ruang yang diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009- 2029 adalah merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan pusat kota lama dengan pengembangan kawasan Waterfront City. Salah satu wujud dari pengembangan tersebut adalah Taman Seuramoe Krueng Aceh yang dibangun pada kawasan bekas Pasar Ikan P…

ANALISIS PENANGANAN KESEHATAN MENTAL TERHADAP REMAJA MELALUI PENDEKATAN DYNAM…

Raihan Rahma Hanina

Penanganan kesehatan mental terhadap remaja merupakan salah satu isu penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kasus kesehatan mental pada remaja di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, lingkungan, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap gangguan mental. Di Kota Banda Aceh isu tentang Kesehatan mental khususnya pada remaja belum ditanggapi dengan serius. Pemerintah Kota Banda Aceh …

ANALISIS PENERAPAN E-VOTING SEBAGAI INOVASI DIGITALISASI DALAM PEMILIHAN KEPA…

WIRA AUNA GHINA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-voting sebagai inovasi digital dalam pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi digital yang mendorong transformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, penerapan e-voting masih menghadapi beragam tantangan, baik dari sisi regulasi, kesiapan infrastruktur…

ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERA…

FAIZ ABIYAQSA

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengimplementasi sistem pelayanan publik berbasis digital melalui konsep e-government. Salah satu implementasinya adalah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial –Next Generation (SIKS-NG) oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengelola data kesejahteraan sosial guna meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SIKS-NG …

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN P…

M.HASANUL ICHSAN

ABSTRAK Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sendiri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pembebasan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertu…

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENCEGAH NIKAH SIRI

Aisyah Salsabila Aliyah

Maraknya praktik nikah siri di Kota Banda Aceh mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menangani fenomena tersebut. Nikah siri yang tidak dicatat secara resmi menimbulkan persoalan hukum dan berdampak pada lemahnya perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencegah dan menangani praktik nikah siri serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK