PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM A…
Pertanggungjawaban Hukum Notaris/PPAT terhadap Pemalsuan Tanda
Tangan dalam Akta Autentik
A Ryo Khemal Akbar
Rizanizarli
1
Yanis Rinaldi
2
ABSTRAK
3
Akta autentik seharusnya menjamin kepastian hukum, perlindungan para
pihak, dan kepercayaan publik karena dibuat melalui prosedur penghadapan,
pembacaan, persetujuan, serta penandatanganan sebagaimana diwajibkan oleh
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab UndangUndang
Hukum Pidana Pasal 263, 2…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTA…
PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(Suatu Penelitian di Kota BANDA ACEH dan ACEH BESAR)
Riko Alkausar1
Teuku Saiful2
Suhaimi3
ABSTRAK
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang kewajiban pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tah…
PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DENGAN DUKUNGAN INTELIJEN PEMASYA…
Change into good english Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menyelenggarakan pembinaan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, petugas pemasyarakatan berwenang menjalankan fungsi intelijen (mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menukar informasi) sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gangguan keamanan, per…
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PEMENUHAN HAK CUTI PEKERJA PERE…
Pemenuhan hak cuti pekerja perempuan merupakan bagian dari pelaksanaan
hubungan kerja kontraktual privat yang sekaligus diikat oleh norma hukum publik
yang bersifat memaksa. Pada gerai Indomaret di Kabupaten Aceh Barat, ketentuan
hak cuti ini secara valid telah diakomodasi melalui Pasal 8 ayat (5) dan (6)
Perjanjian Kerja dan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Peraturan Perusahaan. Namun, dalam
praktiknya terjadi kesenjangan (discrepancy) berupa pemotongan durasi cuti
melahirkan secara sepi…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KAN…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN
Chairul Yunadi
Teuku Saiful
1
Iman Jauhari
2
3
ABSTRAK
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri disaat
sebelum atau sesudah perkawinan yang umumnya mengatur pemisahan harta.
Dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan
disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dan
setelah itu disahkan dan d…