Electronic Theses and Dissertation

ANALISIS PEMBEBANAN PELIMPAHAN PROTOKOL NOTARIS DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN MELALUI DIGITALISASI

Cut Raudhah Chalid

Azhari
*

Muhammad Insa Ansari
**
***


ABSTRAK
Pelimpahan protokol notaris merupakan konsekuensi hukum yang timbul
ketika notaris berhenti, meninggal dunia, atau tidak lagi menjalankan jabatannya.
Sebagai arsip negara, protokol notaris wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris
penerima protokol. Dalam praktiknya, pelimpahan protokol menimbulkan berbagai
permasalahan karena beban penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan protokol
lebih banyak dibebankan kepada notaris penerima, sementara pengaturan mengenai
dukungan administratif, pembiayaan, dan tanggung jawab hukum belum diatur
secara memadai.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan
pelimpahan protokol notaris dalam sistem kenotariatan Indonesia, mengkaji
pembebanan pelimpahan protokol ditinjau dari asas keadilan, proporsionalitas, dan
perlindungan hukum, serta merumuskan digitalisasi protokol notaris sebagai
alternatif penyelesaian.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya
dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori
tanggung jawab hukum, dan teori perlindungan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelimpahan protokol
notaris telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pelimpahan protokol,
namun belum mengatur secara komprehensif mengenai pembiayaan, sarana
penyimpanan, dan perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol. Kondisi
tersebut menyebabkan pembebanan yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas
keadilan dan proporsionalitas. Selain itu, digitalisasi protokol notaris dapat menjadi
solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, keamanan arsip, dan kepastian
hukum dalam sistem kenotariatan.
Penelitian ini menyarankan penyempurnaan regulasi mengenai pelimpahan
protokol notaris yang mengatur secara jelas mekanisme pengelolaan, pembagian
tanggung jawab, dan dukungan penyimpanan oleh negara, serta pengembangan
sistem digitalisasi protokol notaris secara terintegrasi guna mewujudkan kepastian
hukum, perlindungan hukum, dan pengelolaan protokol notaris yang lebih efektif
dan efisien.
Kata Kunci: Protokol Notaris, Pelimpahan Protokol, Digitalisasi Protokol,
Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

ANALYSIS OF THE NOTARY PROTOCOL TRANSFER’S BURDEN AND ALTERNATIVE RESOLUTION THROUGH DIGITALIZATION Cut Raudhah Chalid Azhari * Muhammad Insa Ansari ** *** ABSTRACT The conveyance of notarial records is a legal outcome that occurs when a notary either resigns, dies, or ceases to fulfil their responsibilities. As a state repository, the designated notary is required to preserve and manage notarial records. The implementation of protocol transfers presents numerous challenges, as responsibility for storage, upkeep, and oversight predominantly falls on the receiving notary, while regulations regarding administrative assistance, funding, and legal accountability remain insufficiently addressed. This research aims to analyse the position and regulation of the transfer of notarial protocols within the Indonesian notary system, to examine the burden of protocol transfer in terms of the principles of justice, proportionality, and legal protection, and to formulate the digitalization of notarial protocols as an alternative solution. This is normative legal research through a statutory, a conceptual, and a case approach. The collection of legal materials is conducted through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are subsequently analysed prescriptively using the theories of legal certainty, legal responsibility, and legal protection. The research findings are that the regulation of notarial protocol transfer has provided a legal basis for the implementation of protocol transfer, but it has not comprehensively regulated financing, storage facilities, and legal protection for the notary receiving the protocol. These conditions result in a burden that does not fully reflect the principles of justice and proportionality. In addition, the digitalization of notarial protocols can be a solution to enhance the effectiveness of management, archive security, and legal certainty within the notarial system. It is recommended that the improvement of regulations regarding the delegation of notarial protocols be improved, which clearly outline the management mechanisms, division of responsibilities, and state storage support, as well as the development of an integrated digitalization system for notarial protocols to achieve legal certainty, legal protection, and more effective and efficient management of notarial protocols. Keywords: Notary Protocol, Protocol Delegation, Protocol Digitalization, Legal Protection, Legal Certainty.