Electronic Theses and Dissertation

Ketidaksesuaian nomenklatur hukum memicu pelaksanaan kajian ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan notaris sebagai pejabat umum. Sebaliknya, Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan mengategorikan notaris sebagai tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan bebas. Penelitian ini menguraikan pula batas konseptual antara independensi profesi notaris dan karakteristik kelompok tenaga ahli dalam pekerjaan bebas.
Penulis merancang studi ini untuk tiga sasaran utama. Pertama, penulis menganalisis konstruksi hukum nomenklatur notaris selaku pejabat umum. Kedua, penulis membedakan secara konseptual batas antara ruang lingkup jabatan dan profesi. Ketiga, penulis menilai kelayakan kualifikasi notaris sebagai tenaga ahli pekerja bebas berdasarkan norma Hukum Kenotariatan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum mencakup tingkatan primer, sekunder, hingga tersier melalui studi literatur. Seluruh data hukum tersebut dianalisis secara preskriptif berlandaskan regulasi, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan.
Temuan penelitian membuktikan pergeseran konstruksi yuridis nomenklatur notaris, dari juru catat sederhana menjadi pejabat umum. Negara memberikan kewenangan atribusi kepada notaris untuk memproduksi akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Karakter ini mencerminkan representasi negara, namun posisi notaris tetap terpisah dari pejabat publik maupun pejabat negara. Notaris menduduki posisi unik karena mengintegrasikan praktik profesional mandiri dengan kewenangan jabatan, sehingga berbeda dari praktisi pekerjaan bebas lainnya. Walhasil, pelabelan notaris sebagai tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan bebas menyalahi hakikat kenotariatan secara substantif.
Penulis merekomendasikan pembentuk undang-undang untuk menegaskan kembali definisi pejabat umum dan membedakan batas konseptualnya dari profesi lain. Pembentuk undang-undang perlu menyelaraskan antarperaturan perundang-undangan demi menciptakan pemahaman yang tepat atas identitas profesi notaris.

Kata Kunci : Nomenklatur Hukum, Notaris, Pejabat Umum, Profesi.

This research is motivated by a conflict in legal nomenclature regarding the status of a notary as a public official, as affirmed in Article 1, Number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the latest amendment to Law Number 30 of 2004 on the Notary Profession, while Article 3, paragraph (2), letter a of Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of Income Tax Withholding designates a notary as an expert performing independent work. This issue also examines the conceptual boundaries of the notary profession, which possesses independent characteristics, in comparison to other similar expert professions that perform independent work. This research aims to analyze the juridical construction of the notary nomenclature as a public official, examine the conceptual differences in the boundaries between an office and a profession, and assess the suitability of designating a notary as an expert performing independent work from the perspective of Notary Law, particularly within the Law on the Notary Position. Adopting a normative legal framework, this investigation employs both statutory and conceptual analytical lenses. The study gathers primary, secondary, and tertiary legal sources via documentary research, evaluating them through a prescriptive legal methodology anchored in positive law, academic doctrine, and core juridical principles. This research indicates that the juridical construction of the notary nomenclature has evolved from a simple recorder into a public official who derives attribution authority from the state to draw up authentic deeds possessing conclusive evidentiary force. Despite possessing characteristics of state representation, their status differs from that of public officials or state officials. Notaries also hold a distinct position because, in addition to practicing independently as professionals, they exercise official authority that sets them apart from similar professions engaged in independent work. Therefore, designating a notary as an expert performing independent work is substantively incorrect from the perspective of notary law. It is recommended that the legislators provide a clear definition of a public official, establish a conceptual distinction from other professions, and synchronize statutory regulations to ensure proper interpretation in understanding the identity of the notary profession. Keywords: Legal Nomenclature, Notary, Public Official, Profession.