Electronic Theses and Dissertation

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Percepatan pendaftaran tanah masyarakat miskin dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan wajib di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan mengenai pelayanan pertanahan lintas kabupaten/kota. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah Aceh menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 3 mengenai penyelenggaraan pensertipikatan tanah milik masyarakat miskin yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah, termasuk pengaturan mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk mewujudkan kepastian hukum dengan kondisi faktual di lapangan yang menunjukkan belum maksimal akses masyarakat miskin terhadap legalitas hak atas tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh dalam percepatan pendaftaran tanah masyarakat miskin di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait serta penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah masyarakat miskin dilakukan melalui kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan Aceh sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan khusus Aceh di bidang pertanahan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antar instansi serta keterbatasan waktu pelaksanaan. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan optimalisasi anggaran, penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan peningkatan peran pemerintah gampong dalam proses pendataan dan verifikasi administrasi pertanahan.
Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Aceh meningkatkan pelaksanaan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pemutakhiran data secara berkelanjutan, dan penyediaan anggaran yang memadai. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu memperkuat sinergi dengan Pemerintah Aceh serta memprioritaskan pendaftaran tanah pada gampong yang memiliki jumlah masyarakat miskin relatif tinggi.

Land registration is considered as a legal instrument which provides legal certainty and protection for land rights. The acceleration of land registration for low-income communities is implemented by the Government of Aceh through the Aceh Land Office as an exercise of Aceh's special autonomy in the field of land administration as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (k) of Law Number 11 of 2006 on the Governing of Aceh. As part of its commitment to supporting the acceleration of land registration, the Government of Aceh enacted Governor of Aceh Regulation Number 73 of 2019 concerning the Certification of Land Owned by Low-Income Communities in Aceh. Article 3 of this regulation governs the implementation of land certification for low-income communities and serves as the legal basis for regional policies supporting the acceleration of land registration, including provisions regarding the regional government's support for the implementation of the program. Nevertheless, the implementation of this policy has revealed a disparity between its objective of ensuring legal certainty and the actual conditions in practice, where low-income communities continue to experience limited access to legal recognition of their land rights. The aim of this study is to identify and analyze the implementation of the Aceh Government's policy in accelerating land registration for low-income in Banda Aceh City; to identify and analyse the obstacles encountered in the implementation of the policy; besides, to identify and analyze strategies used to overcome obstacles encountered in implementing this policy. This study was an empirical legal study by using a sociological juridical approach. Data were obtained through field research in the form of interviews with relevant parties and library research of laws and regulations, official documents, and relevant legal literature. Moreover, the data obtained were analyzed qualitatively in order to determine the correspondence between legal provisions and their implementation in practice. The results show that the implementation of the policy is carried out through the Administrative Inventory of Land Owned by Low-Income Communities program administered by the Aceh Land Office as part of the exercise of Aceh's special authority in the field of land administration. The implementation of the policy is constrained by limited budget allocation, inadequate inter-agency coordination and limited implementation time. To overcome these constraints, the Aceh Government has adopted several strategies, including optimising the available budget, establishing Inter-Agency Cooperation Agreements (PKS), and strengthening the role of village governments in the process of land data collection and administrative verification. This research recommends the Government of Aceh strengthen the implementation of the Administrative Inventory of Land Owned by Low-Income Communities by enhancing inter-agency coordination, continuously updating land administration data, and allocating adequate financial resources. Furthermore, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) should reinforce its collaboration with the Government of Aceh and prioritize land registration programs in villages with relatively high numbers of low-income residents to improve access to legal land ownership and ensure greater legal certainty.