Electronic Theses and Dissertation

Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) merupakan bentuk persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang diberikan setelah memperoleh penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis. Secara normatif, kewajiban pelaksanaan informed consent telah diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan oleh pasien maupun keluarga pasien. Namun belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan hukum informed consent sebagai perjanjian dalam perspektif hukum perdata serta kekuatan pembuktiannya dalam sengketa antara dokter dan pasien khususnya terkait karakter hukumnya sebagai perjanjian terapeutik, kekuatan pembuktiannya, serta batas-batas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada dokter dan pasien.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) dalam perspektif hukum perdata, bentuk perlindungan hukum bagi dokter dan pasien melalui informed consent, serta akibat hukum yang timbul apabila tindakan medis dilakukan tanpa adanya informed consent.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent memiliki kedudukan ppsebagai bagian dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan. Dalam sistem peradilan perdata, informed consent dapat dijadikan alat bukti surat untuk membuktikan adanya
________________________________________*Mahasiswa
**Pembimbing Utama
***Pembimbing Anggota

adanya persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter. Informed consent juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien karena menjamin hak atas informasi dan hak menentukan tindakan terhadap dirinya sendiri, serta memberikan perlindungan hukum bagi dokter sebagai bukti bahwa tindakan medis telah dilakukan atas persetujuan pasien. Tidak adanya informed consent dapat menimbulkan akibat hukum berupa gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dugaan perbuatan melawan hukum, atau wanprestasi pasal 1243 KUHPerdata serta sengketa malpraktik medis.
Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi informed consent melalui penyusunan standar operasional yang lebih komprehensif mengenai prosedur, substansi informasi, dan komunikasi dokter–pasien, serta pembatasan penggunaan klausul baku yang berpotensi menghapus tanggung jawab hukum tenaga medis. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan informed consent sebagai alat bukti, akibat hukum atas tidak terpenuhinya persetujuan tindakan kedokteran, serta harmonisasi antara hukum kesehatan dan hukum perdata untuk menjamin kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan bagi pasien maupun dokter.

Kata Kunci: Informed Consent, Persetujuan Tindakan Kedokteran, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata, Malpraktik Medis.

Informed Consent is a patient’s authorisation for medical operations granted after obtaining a comprehensive explanation from the physician concerning the diagnosis, purpose of the procedure, associated risks, benefits, and alternative treatment options. According to Article 293 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, informed consent is required, stipulating that every health service action conducted by medical personnel and health workers must be accompanied by consent. Nonetheless, there exists no legislation that specifically delineates the legal position of informed consent as an agreement within the framework of civil law, nor its evidentiary weight in conflicts between physicians and patients. particularly concerning its legal nature as a therapeutic contract, its evidentiary validity, and the extent of legal safeguards available to physicians and patients. This research seeks to examine the role of Informed Consent within the framework of civil law, the mechanisms of legal protection for physicians and patients through informed consent, and the legal ramifications that ensue when medical procedures are conducted without informed consent. The research methodology employed is normative juridical research, utilising a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal resources were acquired by library research on primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analysed qualitatively. The research findings indicate that informed consent constitutes a component of the therapeutic agreement between the physician and the patient, establishing a civil legal relationship. In the civil court system, written informed consent serves as recorded evidence to establish the existence of patient consent for medical procedures conducted by the physician. Informed consent offers legal protection for patients by ensuring their right to information and autonomy over their own decisions, while simultaneously safeguarding physicians by serving as evidence that medical procedures were conducted with the patient's consent. The lack of informed consent may lead to legal repercussions, including civil litigation under Article 1365 of the Civil Code, claims of unlawful conduct, or contract violations under Article 1243 of the Civil Code, in addition to medical malpractice claims. This research suggests that the government should delineate the restrictions on the utilisation of standard terms in informed consent forms, especially concerning phrases that may evolve into exoneration clauses that restrict or absolve medical workers of liability. This legislation is crucial to prevent the misuse of informed consent as a means to dodge legal accountability. Healthcare professionals and institutions must enhance the quality of informed consent by delivering information that is comprehensive, lucid, easily comprehensible, and provided without coercion. The government must boost oversight of informed consent implementation and improve the transmission of information concerning the rights and responsibilities of both physicians and patients to provide legal certainty and protection in healthcare practices. Keywords: Informed Consent, Medical Procedure Consent, Legal Protection, Civil Law, Medical Malpractice.