Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur melalui pemberian hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27, kewajiban pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak jaminan fidusia menurut Pasal 11 jo. Pasal 14, serta pemberian kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan hak parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Secara normatif pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, pelaksanaan hak eksekutorial tersebut mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji atau penetapan melalui mekanisme pengadilan apabila terjadi sengketa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menganalisis implikasi yuridis dari perubahan mekanisme eksekusi terhadap kedudukan hukum kreditur sebagai penerima fidusia, serta menganalisis akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia terhadap perlindungan hukum dan eksekusi menurut hukum positif di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan jaminan fidusia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur pada eksekusi jaminan fidusia diakui dalam sistem hukum Indonesia, namun mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kreditur tidak lagi dapat secara sepihak melaksanakan parate eksekusi apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Perubahan tersebut memperkuat perlindungan terhadap debitur, namun pada saat yang sama membatasi efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial yang semula dimiliki kreditur secara langsung berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, tanpa menghapus hak kebendaan yang melekat padanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem jaminan fidusia bersifat berjenjang, yakni bergantung pada terpenuhinya syarat konstitutif berupa pendaftaran serta syarat prosedural pelaksanaan eksekusi. Selain itu, tidak didaftarkannya jaminan fidusia mengakibatkan tidak lahirnya hak kebendaan sehingga kreditur kehilangan hak preferen, hak mengikuti benda, kekuatan eksekutorial, serta kedudukan sebagai kreditur separatis, dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15, sehingga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 guna mewujudkan kepastian hukum, keseimbangan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, serta efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, sedangkan kreditur perlu memastikan terpenuhinya syarat konstitutif pendaftaran jaminan fidusia sebagai dasar lahirnya hak kebendaan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, lembaga pembiayaan dan notaris perlu memastikan bahwa setiap pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta autentik dan segera didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena pendaftaran merupakan syarat konstitutif lahirnya hak jaminan fidusia yang memberikan hak preferen, kekuatan eksekutorial, dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kreditur, jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia.

Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security basically provides strong legal protection to creditors through the granting of preferential rights as regulated in Article 27, the registration obligation as a condition for the creation of fiduciary security rights according to Article 11 in conjunction with Article 14, as well as the granting of executorial power to the Fiduciary Security Certificate based on Article 15 paragraph (2) and the right of parate execution as regulated in Article 15 paragraph (3). Normatively, these provisions are intended to provide legal certainty and ease for creditors in obtaining repayment of their receivables if the debtor defaults. However, in the implementation of this executorial right there have been changes following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which was reaffirmed through Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, which require an agreement regarding default (breach of contract) or a determination through a court mechanism if a dispute occurs. This research aims to analyze the construction of legal protection for creditors in the implementation of fiduciary security execution after Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, to analyze the juridical implications of the change in the execution mechanism on the legal position of creditors as fiduciary recipients, and to analyze the legal consequences of unregistered fiduciary security on legal protection and the implementation of execution according to Indonesian positive law. This research uses a normative juridical research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through legal interpretation of laws and regulations, court decisions, doctrine, and literature related to fiduciary security. The results of the research show that legal protection for creditors in the implementation of fiduciary security execution remains recognized in the Indonesian legal system, but has changed following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. Creditors can no longer unilaterally carry out parate execution if there is no agreement regarding default or if the debtor refuses to voluntarily surrender the collateral object, so that the execution must be carried out through a court mechanism. This change strengthens protection for debtors, but at the same time limits the effectiveness of the exercise of executorial rights that were originally held directly by creditors based on Article 15 of the Fiduciary Security Law, without eliminating the property right (right in rem) attached to it. In addition, failure to register fiduciary security results in the property right not being created, so that the creditor loses the preferential right, the right to follow the object (droit de suite), executorial power, and status as a secured (separatist) creditor, and only holds the position of an unsecured (concurrent) creditor based on Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. Based on the research results, the researchers recommend that lawmakers immediately harmonize Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, particularly the provisions concerning the implementation of execution as regulated in Article 15, so that it is aligned with Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, in order to achieve legal certainty, a balance of legal protection for creditors and debtors, and effectiveness in the implementation of fiduciary security execution. In addition, financing institutions and notaries need to ensure that every imposition of fiduciary security is made in the form of an authentic deed and immediately registered in accordance with the provisions of laws and regulations, because registration is a constitutive condition for the creation of fiduciary security rights that provides preferential rights, executorial power, and legal protection for creditors. Keywords: legal protection, creditor, fiduciary security, fiduciary security execution.