Electronic Theses and Dissertation

Lembaga Wali Nanggroe (LWN) merupakan institusi khas dalam sistem pemerintahan Aceh yang lahir sebagai konsekuensi penerapan desentralisasi asimetris melalui pemberian status otonomi khusus kepada Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan lembaga ini memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menempatkan LWN sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen, berwibawa, dan bukan merupakan lembaga politik maupun lembaga pemerintahan. Akan tetapi, pengaturan LWN dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan batas independensi, ruang lingkup kewenangan, serta relasi kelembagaan dengan Pemerintah Aceh. Beberapa norma dalam qanun tersebut berpotensi memperluas keterlibatan LWN ke dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip desentralisasi asimetris dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, kesesuaian pengaturan LWN dengan prinsip desentralisasi asimetris serta mengkaji, implikasi yuridis eksistensi, independensi, dan kewenangan LWN terhadap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan evaluatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum LWN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan LWN dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 telah sesuai dengan prinsip desentralisasi asimetris karena mencerminkan pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh melalui pembentukan lembaga khas yang memiliki diferensiasi kelembagaan dan kewenangan sebagai instrumen pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan normatif terkait independensi, batas fungsi, dan ruang lingkup kewenangan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan pemerintahan daerah. Selain itu, Penelitian ini juga menemukan bahwa LWN merupakan lembaga sui generis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena memiliki kedudukan dan kewenangan khusus dalam mengawal pelaksanaan kekhususan Aceh. Namun, pengaturan kewenangannya yang belum tegas masih berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai relasinya dengan Pemerintah Aceh serta memengaruhi makna independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai batas kewenangan, relasi kelembagaan, dan pengaturan persyaratan calon Wali Nanggroe guna menjaga independensi lembaga dan mencegah konflik kepentingan.
Penelitian ini menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk melakukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, khususnya terkait penegasan batas fungsi, independensi, ruang lingkup kewenangan, serta relasi kelembagaan antara LWN dan Pemerintah Aceh. Selain itu, perlu diatur secara lebih tegas persyaratan calon Wali Nanggroe, termasuk ketentuan mengenai netralitas politik dan larangan menduduki jabatan politik tertentu, guna menjaga independensi lembaga, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kata Kunci : Independensi, Lembaga Wali Nanggroe, Desentralisasi Asimetris, Kekhususan Aceh, Pemerintahan Aceh.

The Wali Nanggroe Institution (Lembaga Wali Nanggroe/LWN) is a distinctive institution within Aceh’s system of governance that emerged from the implementation of asymmetric decentralization, through the granting of special autonomy status to Aceh within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The institution derives its juridical legitimacy from Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh, which recognizes the LWN as an independent and authoritative customary leadership institution that is neither a political institution nor a governmental body. Nevertheless, the regulation of the LWN under Aceh Qanun Number 2 of 2023 continues to raise several legal issues, particularly regarding the limits of its independence, the scope of its authority, and its institutional relationship with the Aceh Government. Certain provisions of the qanun potentially extend the LWN’s involvement into the sphere of regional governance, thereby raising questions concerning their compatibility with the principles of asymmetric decentralization and Indonesia’s constitutional system. This study aims to analyze, the conformity of the LWN’s regulation with the principles of asymmetric decentralization and to examine, the juridical implications of the institution’s existence, independence, and authority for Indonesia’s constitutional system and regional governance. The research employs a normative juridical method, drawing on statutory, conceptual, and historical approaches. Data were collected through library research involving relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively using descriptive, comparative, and evaluative methods to develop a comprehensive understanding of the legal construction of the LWN. The findings indicate that the regulation of the LWN under Aceh Qanun Number 2 of 2023 is generally consistent with the principles of asymmetric decentralization, as it reflects the state’s recognition of Aceh’s special status by establishing a distinctive institution with differentiated institutional characteristics and authority as an instrument for implementing Aceh’s special autonomy. Nevertheless, several normative issues remain regarding the institution’s independence, functional boundaries, and scope of authority, which may create overlaps with the regional government’s functions. The study further finds that the LWN constitutes a sui generis institution within Indonesia’s constitutional framework, possessing a unique legal status and authority in safeguarding the implementation of Aceh’s special autonomy. However, the absence of clear regulatory limits on its authority leads to multiple interpretations of its institutional relationship with the Aceh Government. It may affect the meaning of its independence. Accordingly, further refinement of the legal framework is necessary to clarify its authority, institutional relationships, and eligibility requirements for candidates for the office of Wali Nanggroe, in order to preserve institutional independence and prevent conflicts of interest. This study recommends that the Aceh Regional House of Representatives (DPRA) and the Aceh Government amend Aceh Qanun Number 2 of 2023, particularly by clarifying the limits of the LWN’s functions, independence, scope of authority, and institutional relationship with the Aceh Government. Furthermore, the eligibility requirements for candidates for the office of Wali Nanggroe should be more explicitly regulated, including provisions concerning political neutrality and prohibitions against holding certain political offices. Such reforms are necessary to safeguard the institution’s independence, prevent conflicts of interest, and ensure that the implementation of Aceh’s special autonomy remains consistent with the principles of the rule of law and asymmetric decentralization within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Keywords: Independence, Wali Nanggroe Institution, Asymmetric Decentralization, Aceh Special Autonomy, Aceh Government