Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini dilatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengubah desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia melalui pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Putusan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu, namun menimbulkan persoalan hukum terkait masa jabatan anggota DPRD yang dalam pasal 318 ayat (4) dan pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditetapkan selama lima tahun. Kondisi ini memunculkan dugaan kontradiksi normatif serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berdasarkan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan konsekuensi hukumnya terhadap masa jabatan anggota DPRD.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, namun implementasinya menimbulkan disharmoni dengan ketentuan masa jabatan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah berpotensi menyebabkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD di luar batas waktu yang ditentukan undang-undang sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan legitimasi demokratis.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan dan masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kepastian hukum, perlindungan prinsip kedaulatan rakyat, dan konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

This research is prompted by Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which alters the institutional framework for the administration of elections in Indonesia by separating National Elections from Regional Elections. While the Decision is intended to enhance the effectiveness of electoral administration, it gives rise to legal issues concerning the term of office of members of the Regional People's Representative Council (DPRD), which is prescribed as five years under Article 318 paragraph (4) and Article 367 paragraph (4) of Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Regional People's Representative Council (DPRD). This circumstance creates an apparent normative inconsistency and has the potential to generate legal uncertainty. This research aims to analyze the consistency of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 in light of the principles of the rule of law, legal certainty, and popular sovereignty, as well as to examine its conformity with Article 318 paragraph (4) and Article 367 paragraph (4) of Law No. 17 of 2014 and its legal implications for the term of office of DPRD members. The research employs a normative legal research methodology using statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of statutory regulations, Constitutional Court decisions, legal literature, and relevant scholarly journals. The findings indicate that Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 constitutes an exercise of the Constitutional Court's constitutional authority. Nevertheless, its implementation gives rise to a normative inconsistency with the provisions governing the term of office of DPRD members under Law No. 17 of 2014. The separation of the schedules for National Elections and Regional Elections may result in the extension of the terms of office of DPRD members beyond the five-year period prescribed by law, thereby raising concerns regarding legal certainty and democratic legitimacy. Accordingly, harmonization and amendment of the statutory framework governing elections and the term of office of the Regional People's Representative Council are necessary to ensure legal certainty, uphold the principle of popular sovereignty, and maintain the consistency of Indonesia's constitutional system following Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024.